Jayapura (Antaranews Papua) - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut salah satu penyebab konflik pilkada seperti yang terjadi pada pilkada serentak 2017 di 11 kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih, yakni pasangan calon dan pendukungnya tak menerima kekalahan.
"Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang kami lakukan, dapat diidentifikasikan beberapa faktor penyebab pilkada 2017, diantaranya adanya beberapa pasangan calon dan tim sukses yang tidak bisa menerima kenyataan atas kekalahan dalam pilkada meski sudah menandatangani deklarasi siap kalah dan siap menang," kata Boy dalam apel gelar pasukan terkait pengaman pilkada 2018 di Mako Brimob, Kota Jayapura, Jumat.
Penyebab lainnya, kata dia, yakni kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit terjal dan cuaca yang ekstrim, dan independensi penyelenggara yang cenderung menguntungkan pasangan calon tertentu.
Adanya dendam politik pada periode sebelumnya yang masih berlanjut pada Pilkada 2017, politisasi elit politik dalam pelaksanaan pilkada termasuk mobilisasi massa pendukung.
"Terjadinya intervensi birokrat yang mempengaruhi pilihan para ASN, yang seharusnya bersikap netral seperti TNI dan Polri, sistem noken yang cenderung memicu konflik antarsuku atau kelompok untuk meraih suara rakyat," katanya.
Kemudian, lanjut mantan Kadivs Humas Mabes Polri itu, SDM penyelenggara di tingkat distrik dan kampung yang dinilai masih minim pengalaman.
"Termasuk pemekaran wilayah, seperti distrik dan kampung, serta pemindahan kantor distrik disebagian daerah digunakan sebagai strategi pemenangan pilkada," katanya.
Mantan Kapolda Banten itu mengatakan berbagai faktor permasalahan diatas tentunya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk wujudkan pilkada 2018 yang lebih aman, damai dan demokratis.
"Harapan damai, aman dan demokratis ini yang sedang kami, Polri dan TNI upayakan, yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan," katanya. (*)
"Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang kami lakukan, dapat diidentifikasikan beberapa faktor penyebab pilkada 2017, diantaranya adanya beberapa pasangan calon dan tim sukses yang tidak bisa menerima kenyataan atas kekalahan dalam pilkada meski sudah menandatangani deklarasi siap kalah dan siap menang," kata Boy dalam apel gelar pasukan terkait pengaman pilkada 2018 di Mako Brimob, Kota Jayapura, Jumat.
Penyebab lainnya, kata dia, yakni kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit terjal dan cuaca yang ekstrim, dan independensi penyelenggara yang cenderung menguntungkan pasangan calon tertentu.
Adanya dendam politik pada periode sebelumnya yang masih berlanjut pada Pilkada 2017, politisasi elit politik dalam pelaksanaan pilkada termasuk mobilisasi massa pendukung.
"Terjadinya intervensi birokrat yang mempengaruhi pilihan para ASN, yang seharusnya bersikap netral seperti TNI dan Polri, sistem noken yang cenderung memicu konflik antarsuku atau kelompok untuk meraih suara rakyat," katanya.
Kemudian, lanjut mantan Kadivs Humas Mabes Polri itu, SDM penyelenggara di tingkat distrik dan kampung yang dinilai masih minim pengalaman.
"Termasuk pemekaran wilayah, seperti distrik dan kampung, serta pemindahan kantor distrik disebagian daerah digunakan sebagai strategi pemenangan pilkada," katanya.
Mantan Kapolda Banten itu mengatakan berbagai faktor permasalahan diatas tentunya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk wujudkan pilkada 2018 yang lebih aman, damai dan demokratis.
"Harapan damai, aman dan demokratis ini yang sedang kami, Polri dan TNI upayakan, yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan," katanya. (*)