Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua menyatakan kesiapan bersinergi dengan KPU setempat dalam memeriksa urine para calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil bupati pada pilkada serentak 2018.
"Kami siap bersinergi dengan KPU, IDI, dan HIMPSI, sebagaimana nota kesepahaman yang telah kami tandatangani bersama pada Senin (8/1) sore di kantor KPU," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Papua Kasman di Kota Jayapura, Selasa.
Berkaitan dengan hal itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa tempat untuk pemeriksaan urine para bakal calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil bupati di Papua.
"Juga sudah ada tempat alternatif yang kami siapkan untuk sedianya memeriksakan urine, karena bagaimanapun terkait narkotika sudah merajalela dan meresahkan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan KPU, IDI, dan HIMPSI untuk bersama-sama bersinergi dalam memeriksa kesehatan, terutama urine para bakal kepala daerah di Papua.
"Tentunya hasil urine yang sudah kami periksa akan kami berikan kepada KPU sebagai bahan pertimbangan," katanya.
Jika ada bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang terdeteksi menggunakan narkoba, pihaknya akan melanjutkan proses untuk hal itu ke BNN Jakarta.
"Iya ada beberapa catatan ini, apabila bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang ternyata positif menggunakan narkotika atau terdeteksi, maka kami akan meneruskan ke Balai Laboraturium BNN di Jakarta," katanya.
Sehari sebelumnya, BNN Provinsi Papua bersama IDI dan HIMPSI wilayah Papua dan KPU menandatangani perjanjian kerja sama pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang maju bertarung dalam pilkada serentak 2018. (*)
"Kami siap bersinergi dengan KPU, IDI, dan HIMPSI, sebagaimana nota kesepahaman yang telah kami tandatangani bersama pada Senin (8/1) sore di kantor KPU," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Papua Kasman di Kota Jayapura, Selasa.
Berkaitan dengan hal itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa tempat untuk pemeriksaan urine para bakal calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil bupati di Papua.
"Juga sudah ada tempat alternatif yang kami siapkan untuk sedianya memeriksakan urine, karena bagaimanapun terkait narkotika sudah merajalela dan meresahkan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan KPU, IDI, dan HIMPSI untuk bersama-sama bersinergi dalam memeriksa kesehatan, terutama urine para bakal kepala daerah di Papua.
"Tentunya hasil urine yang sudah kami periksa akan kami berikan kepada KPU sebagai bahan pertimbangan," katanya.
Jika ada bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang terdeteksi menggunakan narkoba, pihaknya akan melanjutkan proses untuk hal itu ke BNN Jakarta.
"Iya ada beberapa catatan ini, apabila bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang ternyata positif menggunakan narkotika atau terdeteksi, maka kami akan meneruskan ke Balai Laboraturium BNN di Jakarta," katanya.
Sehari sebelumnya, BNN Provinsi Papua bersama IDI dan HIMPSI wilayah Papua dan KPU menandatangani perjanjian kerja sama pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon gubernur/wakil gubernur atau calon bupati/wakil bupati yang maju bertarung dalam pilkada serentak 2018. (*)