Jayapura (Antaranews Papua) - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengagendakan wawancara para pasangan calon (paslon) peserta pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023 menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah.
"Kami akan mengundang para bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk wawancara atau pidato dalam bahasa ibu," kata Ketua MRP Timotius Murib di Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Dengan begitu, kata dia, MRP bisa mempertimbangkan dan memberikan rekomendasi soal keaslian atau keabsahan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar untuk bertarung pada pilkada serentak Juni mendatang itu.
"Ini pertama kali kami lakukan, pada dua periode MRP sebelumnya belum pernah dilakukan wawancara atau pidato dengan menggunakan bahasa ibu," katanya.
Selain itu, kata dia, MRP telah membentuk pansus untuk mengetahui asal usul dari para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
"Tim Pansus ini akan turun ke daerah asal para calon, mengecek keaslian dia sebagai orang Papua, cek asal usulnya di kampung," katanya.
Mengenai pertimbangan dan rekomendasi bagi para bakal pasangan calon di tujuh kabupaten yang juga akan mengikuti pilkada serentak, Timotius mengatakan pihaknya sudah pernah berikan tanggapan soal itu.
"MRP jilid satu dan dua, sudah pernah menyampaikan hal ini kepada KPU dan partai politik agar lebih mengedepankan orang asli Papua untuk maju dalam pilkada, meskipun parpol berkilah bahwa mereka itu independen tapi di Papua ini ada kekhususan, sehingga hal ini penting untuk jadi bahan pertimbangan," katanya.
"Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada KPU Papua yang sudah mengundang kami hadir dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal pilkda Papua 2018, kami akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan jadwal yang diberikan," kata Timotius. (*)
"Kami akan mengundang para bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk wawancara atau pidato dalam bahasa ibu," kata Ketua MRP Timotius Murib di Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Dengan begitu, kata dia, MRP bisa mempertimbangkan dan memberikan rekomendasi soal keaslian atau keabsahan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar untuk bertarung pada pilkada serentak Juni mendatang itu.
"Ini pertama kali kami lakukan, pada dua periode MRP sebelumnya belum pernah dilakukan wawancara atau pidato dengan menggunakan bahasa ibu," katanya.
Selain itu, kata dia, MRP telah membentuk pansus untuk mengetahui asal usul dari para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
"Tim Pansus ini akan turun ke daerah asal para calon, mengecek keaslian dia sebagai orang Papua, cek asal usulnya di kampung," katanya.
Mengenai pertimbangan dan rekomendasi bagi para bakal pasangan calon di tujuh kabupaten yang juga akan mengikuti pilkada serentak, Timotius mengatakan pihaknya sudah pernah berikan tanggapan soal itu.
"MRP jilid satu dan dua, sudah pernah menyampaikan hal ini kepada KPU dan partai politik agar lebih mengedepankan orang asli Papua untuk maju dalam pilkada, meskipun parpol berkilah bahwa mereka itu independen tapi di Papua ini ada kekhususan, sehingga hal ini penting untuk jadi bahan pertimbangan," katanya.
"Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada KPU Papua yang sudah mengundang kami hadir dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal pilkda Papua 2018, kami akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan jadwal yang diberikan," kata Timotius. (*)