Jayapura (Antaranews Papua) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua akan mendorong peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat karena pada 2018 suku bunga kredit tersebut telah diturunkan pemerintah menjadi 7 persen dari sebelumnya 9 persen.
"Kita berencana pada awal 2018 akan mengundang dinas produksi (bidang perekonomian) untuk mengetahui peta para pengusaha UMKM tersebut ada atau tidak," ujar Kepala OJK papua Misran Pasaribu, di Jayapura, Kamis.
Ia memandang dengan penurunan suku bungan KUR dapat memicu para pelaku UMKM mengambil pembiayaan di bank-bank penyalur.
"Hal ini akan menjadi peluang bagus untuk pertumbuhan KUR itu sendiri, terutama di Papua. Akan tetapi kendalanya saat ini adalah adanya keinginan pemerintah bahwa pengusaha UKM yang tumbuh itu harus orang asli Papua," kata dia.
Misran mengatakan pihaknya sangat mendukung keingin tersebut, namun ia menekankan pada perlunya penguatan SDM karena KUR ini adalah dana perbankan yang bunganya disubsidi pemerintah.
"Perlu lagi dilakukan sosialisasi terhadap produk KUR karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa KUR adalah dana hibah dari pemerintah," ujarnya lagi.
Namun dengan kendala yang ada, ia mengaku optimistis pada 2018 penyaluran KUR di Papua bisa lebih bagus dibanding 2017.
Sebelumnya, Manajemen PT. BRI Wilayah Jayapura mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah kerjanya yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp914,420 miliar.
"Khusus penyaluran KUR selama 2016 adalah Rp984,622 miliar. Sedangkan untuk 2017 sampai dengan November menyalurkan 914,420 miliar," ucap Pimpinan BRI Wilayah Jayapura, I Wayan Nasta. (*)
"Kita berencana pada awal 2018 akan mengundang dinas produksi (bidang perekonomian) untuk mengetahui peta para pengusaha UMKM tersebut ada atau tidak," ujar Kepala OJK papua Misran Pasaribu, di Jayapura, Kamis.
Ia memandang dengan penurunan suku bungan KUR dapat memicu para pelaku UMKM mengambil pembiayaan di bank-bank penyalur.
"Hal ini akan menjadi peluang bagus untuk pertumbuhan KUR itu sendiri, terutama di Papua. Akan tetapi kendalanya saat ini adalah adanya keinginan pemerintah bahwa pengusaha UKM yang tumbuh itu harus orang asli Papua," kata dia.
Misran mengatakan pihaknya sangat mendukung keingin tersebut, namun ia menekankan pada perlunya penguatan SDM karena KUR ini adalah dana perbankan yang bunganya disubsidi pemerintah.
"Perlu lagi dilakukan sosialisasi terhadap produk KUR karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa KUR adalah dana hibah dari pemerintah," ujarnya lagi.
Namun dengan kendala yang ada, ia mengaku optimistis pada 2018 penyaluran KUR di Papua bisa lebih bagus dibanding 2017.
Sebelumnya, Manajemen PT. BRI Wilayah Jayapura mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah kerjanya yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp914,420 miliar.
"Khusus penyaluran KUR selama 2016 adalah Rp984,622 miliar. Sedangkan untuk 2017 sampai dengan November menyalurkan 914,420 miliar," ucap Pimpinan BRI Wilayah Jayapura, I Wayan Nasta. (*)