Jayapura (Antaranews Papua) - Tim bentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dikirim ke Kabupaten Asmat tengah memvalidasi data terkait warga Asmat yang meninggal karena wabah campak dan gizi buruk.
"Perlu validasi data kematian warga karena di beberapa media nasional menyebutkan bahwa sebanyak 61 anak di Asmat meninggal karena wabah campak dan gizi buruk," ujar Kepala Dinkes Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Senin.
Aloysius menyebutkan, ada kriteria kematian, dan standar operasional, prosedur dikatakan orang meninggal juga ada.
"Kematian warga Asmat tidak bisa didengar dari isu atau kata orang," ujar mantan Direktur RSUD Abepura itu.
Namun, menurutnya, data yang perlu dicek yakni nama, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit/menderita penyakit apa.
Selanjutnya, nama orang tua, serta nama kampung dan alamat orang yang meninggal.
"Kalau itu tidak jelas berarti tidak bisa kita katakan data kematian itu benar. Jadi tim saya itu melakukan validasi data terkait nama dan alamat mereka yang meninggal kemudian kapan mereka meninggal," ujarnya.
"Saya juga minta tim untuk melihat kuburan dari warga yang meninggal, jangan sampai disatu kuburan ada dua orang, kemudian dia sudah lama meninggal," katanya lagi.
Atau, kata Aloysius, karena kematian massal sehingga lebih dari dua orang dikuburkan dalam satu kuburan.
"Jangan sampai kuburannya hanya 20 tapi kita ekspos di media ada 40 warga yang meninggal," ujarnya.
Mantan Kepala Puskesmas Koya itu menambahkan, data yang diperoleh akan dibandingkan, apakah sesuai dengan yang dipublilasikan di media atau justru menurut validasi jumlahnya melebihi. (*)
"Perlu validasi data kematian warga karena di beberapa media nasional menyebutkan bahwa sebanyak 61 anak di Asmat meninggal karena wabah campak dan gizi buruk," ujar Kepala Dinkes Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Senin.
Aloysius menyebutkan, ada kriteria kematian, dan standar operasional, prosedur dikatakan orang meninggal juga ada.
"Kematian warga Asmat tidak bisa didengar dari isu atau kata orang," ujar mantan Direktur RSUD Abepura itu.
Namun, menurutnya, data yang perlu dicek yakni nama, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit/menderita penyakit apa.
Selanjutnya, nama orang tua, serta nama kampung dan alamat orang yang meninggal.
"Kalau itu tidak jelas berarti tidak bisa kita katakan data kematian itu benar. Jadi tim saya itu melakukan validasi data terkait nama dan alamat mereka yang meninggal kemudian kapan mereka meninggal," ujarnya.
"Saya juga minta tim untuk melihat kuburan dari warga yang meninggal, jangan sampai disatu kuburan ada dua orang, kemudian dia sudah lama meninggal," katanya lagi.
Atau, kata Aloysius, karena kematian massal sehingga lebih dari dua orang dikuburkan dalam satu kuburan.
"Jangan sampai kuburannya hanya 20 tapi kita ekspos di media ada 40 warga yang meninggal," ujarnya.
Mantan Kepala Puskesmas Koya itu menambahkan, data yang diperoleh akan dibandingkan, apakah sesuai dengan yang dipublilasikan di media atau justru menurut validasi jumlahnya melebihi. (*)