Biak (Antaranews Papua) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Syarwan mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah pertama di Papua yang mencairkan alokasi dana desa/kampung tahap pertama tahun 2018 sebesar 20 persen dari pagu keseluruhan sebesar Rp246 miliar.
"Percepatan pencairan dana desa oleh Kabupaten Lanny Jaya perlu menjadi contoh daerah lain, ya kami memberikan apresiasi atas komitmen pemkab yang mempercepat serapan anggaran dana desa 2018," kata Syarwan di Biak, Kamis.
Ia mengakui percepatan pencairan dana desa tergantung kemauan pemkab karena harus lebih cepat menyiapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.
Syarwan menyebut Ditjen Perbendaharaan sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa sudah siap menyalurkan kepada kabupaten manapun yang akan mencairkan dana desa 2018.
"Skema penyaluran dana desa sesuai peraturan Kementerian Keuangan tahun 2017 akan dilakukan dalam tiga tahap dengan rincian 20 persen dan 40 persen untuk tahap dua hingga tahap tiga," ungkap Syarwan seusai deklarasi zona bebas korupsi KPPN Biak.
Syarwan mengatakan penetapan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian dana desa melalui penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (alokasi formula).
Kemudian pemerintah juga akan memberikan afirmasi (alokasi afirmasi) pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
Juga memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.
"Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua siap mendorong kabupaten/kota lain di Papua dapat mempercepat penyerapan dana desa tahun 2018," tegas Syarwan.
Pemerintah mempercepat penyaluran dana desa pada tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp60 triliun, dengan menyalurkan 20 persennya atau sekitar Rp12 triliun pada Januari 2018. (*)
"Percepatan pencairan dana desa oleh Kabupaten Lanny Jaya perlu menjadi contoh daerah lain, ya kami memberikan apresiasi atas komitmen pemkab yang mempercepat serapan anggaran dana desa 2018," kata Syarwan di Biak, Kamis.
Ia mengakui percepatan pencairan dana desa tergantung kemauan pemkab karena harus lebih cepat menyiapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.
Syarwan menyebut Ditjen Perbendaharaan sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa sudah siap menyalurkan kepada kabupaten manapun yang akan mencairkan dana desa 2018.
"Skema penyaluran dana desa sesuai peraturan Kementerian Keuangan tahun 2017 akan dilakukan dalam tiga tahap dengan rincian 20 persen dan 40 persen untuk tahap dua hingga tahap tiga," ungkap Syarwan seusai deklarasi zona bebas korupsi KPPN Biak.
Syarwan mengatakan penetapan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian dana desa melalui penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (alokasi formula).
Kemudian pemerintah juga akan memberikan afirmasi (alokasi afirmasi) pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
Juga memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.
"Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua siap mendorong kabupaten/kota lain di Papua dapat mempercepat penyerapan dana desa tahun 2018," tegas Syarwan.
Pemerintah mempercepat penyaluran dana desa pada tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp60 triliun, dengan menyalurkan 20 persennya atau sekitar Rp12 triliun pada Januari 2018. (*)