Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo meminta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungannya untuk tertib administrasi terutama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bersih.
"Hal ini perlu dijaga agar hasil untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi Papua tetap bisa terwujud pada akhir tahun anggaran 2018 ini," ujar mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh tersebut di Jayapura, Senin.
Untuk itu, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar melakukan kerja tepat sasaran sesuai program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
"Kini sudah memasuki triwulan pertama, saya harap masing-masing program kerja dari masing-masing OPD dapat dilaksanakan sesuai perencanaan," katanya.
Dia mengharapkan, realisasi daya serap anggaran APBD dapat tercapai sesuai target hingga akhir tahun. Penyerapan anggaran ini perlu dipertahankan sebab jika dilihat pada 2017 untuk Provinsi Papua sudah cukup bagus.
Sebelumnya, Pemprov Papua berkomitmen untuk meningkatkan opini laporan keuangan yang tadinya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan ke WTP murni.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan untuk rencana tersebut pihaknya sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran.
Elia menambahkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal dan juga BPK RI bersama para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua untuk membahas mengenai pengelolaan anggaran ini. (*)
"Hal ini perlu dijaga agar hasil untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi Papua tetap bisa terwujud pada akhir tahun anggaran 2018 ini," ujar mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh tersebut di Jayapura, Senin.
Untuk itu, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar melakukan kerja tepat sasaran sesuai program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
"Kini sudah memasuki triwulan pertama, saya harap masing-masing program kerja dari masing-masing OPD dapat dilaksanakan sesuai perencanaan," katanya.
Dia mengharapkan, realisasi daya serap anggaran APBD dapat tercapai sesuai target hingga akhir tahun. Penyerapan anggaran ini perlu dipertahankan sebab jika dilihat pada 2017 untuk Provinsi Papua sudah cukup bagus.
Sebelumnya, Pemprov Papua berkomitmen untuk meningkatkan opini laporan keuangan yang tadinya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan ke WTP murni.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan untuk rencana tersebut pihaknya sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran.
Elia menambahkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal dan juga BPK RI bersama para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua untuk membahas mengenai pengelolaan anggaran ini. (*)