Jakarta (Antaranews Papua) - Legislator DPR RI di Komisi I Charles Honoris mengatakan pemerintah harus mengedepankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadapi gerakan separatisme seperti kelompok bersenjata termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme OPM juga sudah selayaknya dihentikan sehingga tidak ada lagi trauma di tengah masyarakat Papua," kata Charles di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban mutlak namun jangan mengulangi kesalahan masa lalu, dengan menggunakan pendekatan militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan perang hanya akan membawa TNI dituduh melakukan pelanggaran HAM dan masyarakat pun juga tidak tenang karena merasa diteror.
"Maka pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan perang secara membabi buta menimbulkan banyak korban nyawa dan dendam," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat harus mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menghadapi apapun yang terjadi di Papua dan Presiden tidak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi penegakan hukum dalam menghadapi berbagai Kelompok Kekerasan Bersenjata.
Dia meyakini masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum.
"Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam," katanya.
Charles menegaskan Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang sering melakukan kunjungan ke tanah papua bahkan sampai wilayah pedalaman dalam rangka merangkul semua kelompok masyarakat.
Menurut dia, pendekatan kesejahteraan masyarakat terbukti efektif mengangkat perekonomian masyarakat di Papua.
"Dan tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengimbangi pembangunan infrastruktur untuk menunjang bangkitnya perekonomian di tanah Papua dan kesejahteraan rakyatnya," katanya.
Dia menilai upaya yang dilakukan TNI sebaiknya sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam membangun pendekatan kesejahteraan, bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang.
Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang semakin beradab dan kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak takut dengan ultimatum perang yang dikeluarkan oleh Gerakan Separatis Operasi Papua Merdeka (OPM).
Dia menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat dibandingkan kekuatan militer OPM. (*)
"Penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme OPM juga sudah selayaknya dihentikan sehingga tidak ada lagi trauma di tengah masyarakat Papua," kata Charles di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban mutlak namun jangan mengulangi kesalahan masa lalu, dengan menggunakan pendekatan militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan perang hanya akan membawa TNI dituduh melakukan pelanggaran HAM dan masyarakat pun juga tidak tenang karena merasa diteror.
"Maka pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan perang secara membabi buta menimbulkan banyak korban nyawa dan dendam," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat harus mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menghadapi apapun yang terjadi di Papua dan Presiden tidak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi penegakan hukum dalam menghadapi berbagai Kelompok Kekerasan Bersenjata.
Dia meyakini masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum.
"Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam," katanya.
Charles menegaskan Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang sering melakukan kunjungan ke tanah papua bahkan sampai wilayah pedalaman dalam rangka merangkul semua kelompok masyarakat.
Menurut dia, pendekatan kesejahteraan masyarakat terbukti efektif mengangkat perekonomian masyarakat di Papua.
"Dan tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengimbangi pembangunan infrastruktur untuk menunjang bangkitnya perekonomian di tanah Papua dan kesejahteraan rakyatnya," katanya.
Dia menilai upaya yang dilakukan TNI sebaiknya sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam membangun pendekatan kesejahteraan, bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang.
Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang semakin beradab dan kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak takut dengan ultimatum perang yang dikeluarkan oleh Gerakan Separatis Operasi Papua Merdeka (OPM).
Dia menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat dibandingkan kekuatan militer OPM. (*)