Wamena (Antaranews Papua) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, mendorong pemerintah setempat memanfaat sumber air sebagai penyedia listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), untuk mengatasi kesulitan pasokan listrik di sana.
Ketua DPRD Lanny Jaya Terius Yigibalom di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pasokan listrik merupakan satu kendala yang dihadapi masyarakat, sebagaimana kesulitan air bersih.
Ia mengajak dinas terkait untuk memanggil konsultan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan PLTA.
"Air Kali Malagaya ada, paling tidak pemerintah pakai orang-orang pintar untuk menghitung kebutuhan pembangunan PLTA di sana, supaya kita anggarkan," katanya.
DPRD melihat dinas terkait yang menangani penerangan kurang serius sebab penanganan listrik yang dilakukan selama ini hanya untuk jangka waktu pendek yaitu satu hingga dua tahun.
"Paling tidak harus berpikir untuk 10-20 tahun ke depan. Memang dari sekarang sudah harus lakukan perencanaan menyangkut penerangan, air," katanya.
Terius mengatakan masalah listrik selalu dianggarkan setiap tahun, misalnya untuk pemeliharaan diesel dan pengadaan bahan bakar berupa solar namun persoalan kelistrikan memang perlu perhatian lebih sebab jumlah kebutuhan terus meningkat.
"Paling tidak ada punya pemikiran untuk menghadapi jumlah penduduk yang terus bertambah, aktivitas yang juga berkembang untuk diantisipasi," katanya.
DPRD menilai program bupati dan wakil bupati sangat banyak dan baik, namun sejumlah SKPD tidak mendukung program-program tersebut.
"Program lain di Lanny Jaya okeh, tetapi yang ini memang menjadi masalah dan perlu pembenahan, keseriusan dari dinas teknis di Lanny Jaya. Kami selalu sampaikan persoalan seperti ini, tetapi mereka (dinas terkait) kasarnya boleh dibilang tidak punya hati untuk melihat program-program tersebut," katanya. (*)
Ketua DPRD Lanny Jaya Terius Yigibalom di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pasokan listrik merupakan satu kendala yang dihadapi masyarakat, sebagaimana kesulitan air bersih.
Ia mengajak dinas terkait untuk memanggil konsultan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan PLTA.
"Air Kali Malagaya ada, paling tidak pemerintah pakai orang-orang pintar untuk menghitung kebutuhan pembangunan PLTA di sana, supaya kita anggarkan," katanya.
DPRD melihat dinas terkait yang menangani penerangan kurang serius sebab penanganan listrik yang dilakukan selama ini hanya untuk jangka waktu pendek yaitu satu hingga dua tahun.
"Paling tidak harus berpikir untuk 10-20 tahun ke depan. Memang dari sekarang sudah harus lakukan perencanaan menyangkut penerangan, air," katanya.
Terius mengatakan masalah listrik selalu dianggarkan setiap tahun, misalnya untuk pemeliharaan diesel dan pengadaan bahan bakar berupa solar namun persoalan kelistrikan memang perlu perhatian lebih sebab jumlah kebutuhan terus meningkat.
"Paling tidak ada punya pemikiran untuk menghadapi jumlah penduduk yang terus bertambah, aktivitas yang juga berkembang untuk diantisipasi," katanya.
DPRD menilai program bupati dan wakil bupati sangat banyak dan baik, namun sejumlah SKPD tidak mendukung program-program tersebut.
"Program lain di Lanny Jaya okeh, tetapi yang ini memang menjadi masalah dan perlu pembenahan, keseriusan dari dinas teknis di Lanny Jaya. Kami selalu sampaikan persoalan seperti ini, tetapi mereka (dinas terkait) kasarnya boleh dibilang tidak punya hati untuk melihat program-program tersebut," katanya. (*)