Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan kondisi keamanan di Kabupaten Mamberamo Tengah pascainsiden kebakaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu setempat belum lama ini aman dan kondusif.
"Pihak keamanan dalam hal ini Polres Mamteng telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terindikasi sebagai pelaku pembakaran," ujar purnawirawan TNI tersebut di Jayapura, Senin.
Menurut Soedarmo, Indonesia merupakan negara hukum sehingga kejadian ini harus ditindaklanjuti dan pelakunya harus diberi sanksi, tanpa ada diskriminasi dan pilih kasih. Pemerintah pun siap menegakan hukum.
"Jangan para pelaku berbuat seenaknya, kantor dibuat bagus oleh pemerintah, lantas tanpa ada salah, kantor tersebut dibakar, jangan main bakar sembarang," katanya yang kini juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada Kapolda Papua dan seluruh jajarannya agar pelaku pembakaran diberi sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamberamo Tengah (Mamteng) rencananya berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pascainsiden kebakaran yang melanda pihak penyelenggara pilkada tersebut.
Ketua KPUD Mamteng Steven Payogwa mengatakan pihaknya tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kemungkinan untuk sementara akan berkantor di Kabupaten Jayawijaya karena akses yang paling dekat. Selain itu juga fasilitas seperti internet dan lainnya mendukung.
"Kinerja KPUD Mamteng tidak akan terkendala dengan adanya pembakaran Graha Pemilu, sebab KPUD sudah melekat dengan aturan, di mana tahapan dan jadwal yang dilakukan tetap harus mengacu pada tahapan nasional," katanya. (*)
"Pihak keamanan dalam hal ini Polres Mamteng telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terindikasi sebagai pelaku pembakaran," ujar purnawirawan TNI tersebut di Jayapura, Senin.
Menurut Soedarmo, Indonesia merupakan negara hukum sehingga kejadian ini harus ditindaklanjuti dan pelakunya harus diberi sanksi, tanpa ada diskriminasi dan pilih kasih. Pemerintah pun siap menegakan hukum.
"Jangan para pelaku berbuat seenaknya, kantor dibuat bagus oleh pemerintah, lantas tanpa ada salah, kantor tersebut dibakar, jangan main bakar sembarang," katanya yang kini juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada Kapolda Papua dan seluruh jajarannya agar pelaku pembakaran diberi sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamberamo Tengah (Mamteng) rencananya berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pascainsiden kebakaran yang melanda pihak penyelenggara pilkada tersebut.
Ketua KPUD Mamteng Steven Payogwa mengatakan pihaknya tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kemungkinan untuk sementara akan berkantor di Kabupaten Jayawijaya karena akses yang paling dekat. Selain itu juga fasilitas seperti internet dan lainnya mendukung.
"Kinerja KPUD Mamteng tidak akan terkendala dengan adanya pembakaran Graha Pemilu, sebab KPUD sudah melekat dengan aturan, di mana tahapan dan jadwal yang dilakukan tetap harus mengacu pada tahapan nasional," katanya. (*)