Asmat (Antaranews Papua) – Kementerian Sosial RI menugaskan 51 petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Asmat, Papua, dan 25 orang diantaranya merupakan putra daerah setempat.
"Puluhan pendamping itu kini sudah disebar ke berbagai distrik dan kampung," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat Amir Makhmud, di Asmat, Kamis.
Ia mengatakan puluhan pendamping itu direkrut langsung oleh Kementerian Sosial, dan honor mereka dibayar oleh kementerian.
"Diambil kebijakan 50 persen putra daerah. Untuk yang putra daerah ini lewat kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA),” kata Amir.
Sisanya, lanjut Amir, direkrut secara "offline" oleh Kementerian Sosial, dan seleksinya dilakukan di Agats, Ibukota Kabupaten Asmat pada awal Desember 2017.
Beberapa tes yang diikuti, diantaranya wawancara.
"Yang 25 orang putra daerah tanpa dites. Sedangkan sisanya itu di tes di Agats. Diseleksi oleh kementerian. Kalau tahun lalu, yang kami rekrut tiga orang. Jadi sekarang jumlah mereka 54 orang plus operator," katanya.
Penerimaan pendamping tahun lalu tiga orang yang kami rekrut, itu sistemnya "offline".
Menurut dia, para pendamping disebar ke berbagai distrik, dan tugas mereka yakni melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
"Pertama untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar berhak menerima. Tugas kedua, mereka memvalidasi data keluarga yang belum terdaftar," ujarnya.
Data-data keluarga yang dihimpun akan diberikan kepada operator. Selanjutnya operator akan mengirim ke Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial untuk divalidasi kembali.
"Sekarang validasi sedang berjalan," ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu kriteria bagi keluarga yang berhak menerima bantuan PKH adalah mereka yang memiliki anak sekolah.
"PKH ini adalah program dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak sekolah," katanya. (*/adv)
"Puluhan pendamping itu kini sudah disebar ke berbagai distrik dan kampung," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat Amir Makhmud, di Asmat, Kamis.
Ia mengatakan puluhan pendamping itu direkrut langsung oleh Kementerian Sosial, dan honor mereka dibayar oleh kementerian.
"Diambil kebijakan 50 persen putra daerah. Untuk yang putra daerah ini lewat kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA),” kata Amir.
Sisanya, lanjut Amir, direkrut secara "offline" oleh Kementerian Sosial, dan seleksinya dilakukan di Agats, Ibukota Kabupaten Asmat pada awal Desember 2017.
Beberapa tes yang diikuti, diantaranya wawancara.
"Yang 25 orang putra daerah tanpa dites. Sedangkan sisanya itu di tes di Agats. Diseleksi oleh kementerian. Kalau tahun lalu, yang kami rekrut tiga orang. Jadi sekarang jumlah mereka 54 orang plus operator," katanya.
Penerimaan pendamping tahun lalu tiga orang yang kami rekrut, itu sistemnya "offline".
Menurut dia, para pendamping disebar ke berbagai distrik, dan tugas mereka yakni melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
"Pertama untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar berhak menerima. Tugas kedua, mereka memvalidasi data keluarga yang belum terdaftar," ujarnya.
Data-data keluarga yang dihimpun akan diberikan kepada operator. Selanjutnya operator akan mengirim ke Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial untuk divalidasi kembali.
"Sekarang validasi sedang berjalan," ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu kriteria bagi keluarga yang berhak menerima bantuan PKH adalah mereka yang memiliki anak sekolah.
"PKH ini adalah program dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak sekolah," katanya. (*/adv)