Jayapura (Antaranews Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Provinsi Papua pada formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018.
Direktur UP2KP Agustinus Raprap ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat, mengatakan tim UP2KP sudah bertemu perwakilan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB di Jakarta pada Kamis (17/5), guna membicarakan kuota CASN tenaga kesehatan di Papua.
"Kami sudah melakukan pemetaan dan spesifikasi data SDM Kesehatan baik di Provinsi Papua maupun di 29 kabupaten/kota mulai dari dokter spesialis, dokter umum, erawat, bidan, apoteker, farmasi, kesehatan masyarakatan hingga tenaga gizi," kata Agus.
Kondisi sekarang, kata dia, Papua baru memiliki 5.005 orang tenaga kesehatan, atau masih kekurangan 2.315 orang.
Karena itu, tim UP2KP yang turun ke Jakarta meminta kepada Kemenpan RB agar pada formasi CASN 2018, kekurangan itu bisa dipenuhi.
"Kasihan, banyak fasilitas kesehatan masyarakat tak punya tenaga kesehatan yang memadai. Ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Raprap, salah satu penyebab masalah kesehatan di Papua adalah kurangnya SDM pada fasilitas kesehatan.
Jika SDM terpenuhi, maka pelayanan kesehatan di Papua semakin cepat dan berkualitas untuk menjangkau seluruh masyarakat sesuai yang diharapkan.
"Sejumlah kasus KLB dan wabah di Papua timbul karena kita kekurangan tenaga kesehatan," ujar Agus.
Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak mengatakan sebagai lembaga pengawal sektor kesehatan di Provinsi Papua, UP2KP memandang perlu adanya suatu kebijakan yang bersifat terobosan khusus bagi SDM kesehatan di Provinsi Papua dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 oleh Kemenpan RB.
Sejak 2015 rekrutmen CASN terhenti pascaterbitnya moratorium yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah daerah di Papua pun tidak dapat mengangkat tenaga kontrak atau honor karena rendahnya fiskal daerah.
Sementara kebutuhan akan SDM kesehatan bagi Papua sangat urgen.
"Sesuai data Kemenkes menunjukkan bahwa produksi tenaga kesehatan setiap tahun sangat tinggi. Tetapi distribusinya ke seluruh Indonesia tidak merata. Kita tidak bisa harapkan hanya dokter PTT yang datang setahun dan bekerja lalu pulang meninggalkan masyarakat dan pasien yang sudah dilayaninya," katanya.
Semestinya, ada aturan khusus yang disiapkan Kemenpan RB bagi Papua dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan ini agar kebutuhan terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekretariat UP2KP Alexander Krisifu menambahkan, kini penempatan tenaga kesehatan belum merata untuk seluruh daerah, terutama untuk daerah terpencil perbatasan kepulauan (DPTK).
Oleh karena itu penting untuk menempatkan tenaga kesehatan yang lengkap di daerah tersebut.
Alexander mengatakan untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di DPTK, salah satunya adalah penyediaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai.
"Kita apresiasi kebijakan Kemenkes seperti ini. Tetapi untuk Papua, fakta hari ini menunjukkan bahwa di DPTK, ancaman KLB dan wabah sering terjadi. Ini disebabkankarena tidak semua puskesmas aktif, SDM kesehatan yang dikontrak kadang ingin cepat mutasi karena tidak betah akibat masalah keamanan dan minimnya fasilitas," ujarnya.
Sementara pergantian tenaga kontrak membuat tenaga kontrak baru harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya setempat.
"Karena itu, solusinya ya perbanyak kuota SDM kesehatan bagi Papua pada formasi CASN 2018 sehingga mereka bekerja dan mengabdi secara permanen. Malah sangat bagus jika tenaga kontrak yang ada kita priorotaskan jadi ASN. Dan jika perlu ada kebijakan khusus proses seleksi CASN untuk Papua tidak menggunakan sistem komputerisasi," ujar Alexander. (*)
Direktur UP2KP Agustinus Raprap ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat, mengatakan tim UP2KP sudah bertemu perwakilan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB di Jakarta pada Kamis (17/5), guna membicarakan kuota CASN tenaga kesehatan di Papua.
"Kami sudah melakukan pemetaan dan spesifikasi data SDM Kesehatan baik di Provinsi Papua maupun di 29 kabupaten/kota mulai dari dokter spesialis, dokter umum, erawat, bidan, apoteker, farmasi, kesehatan masyarakatan hingga tenaga gizi," kata Agus.
Kondisi sekarang, kata dia, Papua baru memiliki 5.005 orang tenaga kesehatan, atau masih kekurangan 2.315 orang.
Karena itu, tim UP2KP yang turun ke Jakarta meminta kepada Kemenpan RB agar pada formasi CASN 2018, kekurangan itu bisa dipenuhi.
"Kasihan, banyak fasilitas kesehatan masyarakat tak punya tenaga kesehatan yang memadai. Ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Raprap, salah satu penyebab masalah kesehatan di Papua adalah kurangnya SDM pada fasilitas kesehatan.
Jika SDM terpenuhi, maka pelayanan kesehatan di Papua semakin cepat dan berkualitas untuk menjangkau seluruh masyarakat sesuai yang diharapkan.
"Sejumlah kasus KLB dan wabah di Papua timbul karena kita kekurangan tenaga kesehatan," ujar Agus.
Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak mengatakan sebagai lembaga pengawal sektor kesehatan di Provinsi Papua, UP2KP memandang perlu adanya suatu kebijakan yang bersifat terobosan khusus bagi SDM kesehatan di Provinsi Papua dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 oleh Kemenpan RB.
Sejak 2015 rekrutmen CASN terhenti pascaterbitnya moratorium yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah daerah di Papua pun tidak dapat mengangkat tenaga kontrak atau honor karena rendahnya fiskal daerah.
Sementara kebutuhan akan SDM kesehatan bagi Papua sangat urgen.
"Sesuai data Kemenkes menunjukkan bahwa produksi tenaga kesehatan setiap tahun sangat tinggi. Tetapi distribusinya ke seluruh Indonesia tidak merata. Kita tidak bisa harapkan hanya dokter PTT yang datang setahun dan bekerja lalu pulang meninggalkan masyarakat dan pasien yang sudah dilayaninya," katanya.
Semestinya, ada aturan khusus yang disiapkan Kemenpan RB bagi Papua dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan ini agar kebutuhan terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekretariat UP2KP Alexander Krisifu menambahkan, kini penempatan tenaga kesehatan belum merata untuk seluruh daerah, terutama untuk daerah terpencil perbatasan kepulauan (DPTK).
Oleh karena itu penting untuk menempatkan tenaga kesehatan yang lengkap di daerah tersebut.
Alexander mengatakan untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di DPTK, salah satunya adalah penyediaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai.
"Kita apresiasi kebijakan Kemenkes seperti ini. Tetapi untuk Papua, fakta hari ini menunjukkan bahwa di DPTK, ancaman KLB dan wabah sering terjadi. Ini disebabkankarena tidak semua puskesmas aktif, SDM kesehatan yang dikontrak kadang ingin cepat mutasi karena tidak betah akibat masalah keamanan dan minimnya fasilitas," ujarnya.
Sementara pergantian tenaga kontrak membuat tenaga kontrak baru harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya setempat.
"Karena itu, solusinya ya perbanyak kuota SDM kesehatan bagi Papua pada formasi CASN 2018 sehingga mereka bekerja dan mengabdi secara permanen. Malah sangat bagus jika tenaga kontrak yang ada kita priorotaskan jadi ASN. Dan jika perlu ada kebijakan khusus proses seleksi CASN untuk Papua tidak menggunakan sistem komputerisasi," ujar Alexander. (*)