Majalengka (Antaranews Papua) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo akan meningkatkan kembali alokasi dana desa pada 2019.
"Selama 4 tahun, sudah hampir Rp187 triliun dana desa dicairkan. Setiap tahun meningkat. Insyaallah, pada tahun depan juga akan dinaikkan lagi," kata Eko saat bertemu para kepala desa dari Majalengka di tanah lapang Desa Kawung Hilir, Rabu.
Sebelumnya, kata Eko, pencairan dana desa baru bisa dilakukan pada bulan April setiap tahun. Akibatnya, pembangunan desa di awal tahun menjadi terhambat.
Setelah mendengarkan masukan dari para kepala desa, Presiden Jokowi kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk mencairkan alokasi dana desa dalam tiga kali setiap tahun.
"Januari bisa dicairkan 20 persen dengan dana talangan, asal ada kebijakan dari bupati," jelasnya.
Pada saat alokasi dana desa mulai dicairkan, kata dia, sempat muncul keraguan bahwa kepala dan perangkat desa tidak akan mampu mengelola.
"Namun, bisa dibuktikan bahwa kepala desa dan perangkat desa mampu kalau mereka diberi kesempatan," ujarnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan "Jelajah Desa Ramadhan 2018" yang akan mendatangi desa-desa di kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain Majalengka, kabupaten/kota yang akan dikunjungi adalah Cirebon, Kuningan, Demak, dan Kudus.
Menteri Eko Putro Sandjojo berharap dana desa bisa dipakai untuk pemberdayaan umat dan masyarakat yang bisa mencegah paham radikalisme di masyarakat.
"Dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan umat dan masyarakat dalam bentuk pengajian-pengajian yang bisa mencegah radikalisme," kata Eko.
Eko mengatakan penggunaan dana desa untuk program pembangunan bisa dibicarakan dalam musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa. (*)
"Selama 4 tahun, sudah hampir Rp187 triliun dana desa dicairkan. Setiap tahun meningkat. Insyaallah, pada tahun depan juga akan dinaikkan lagi," kata Eko saat bertemu para kepala desa dari Majalengka di tanah lapang Desa Kawung Hilir, Rabu.
Sebelumnya, kata Eko, pencairan dana desa baru bisa dilakukan pada bulan April setiap tahun. Akibatnya, pembangunan desa di awal tahun menjadi terhambat.
Setelah mendengarkan masukan dari para kepala desa, Presiden Jokowi kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk mencairkan alokasi dana desa dalam tiga kali setiap tahun.
"Januari bisa dicairkan 20 persen dengan dana talangan, asal ada kebijakan dari bupati," jelasnya.
Pada saat alokasi dana desa mulai dicairkan, kata dia, sempat muncul keraguan bahwa kepala dan perangkat desa tidak akan mampu mengelola.
"Namun, bisa dibuktikan bahwa kepala desa dan perangkat desa mampu kalau mereka diberi kesempatan," ujarnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan "Jelajah Desa Ramadhan 2018" yang akan mendatangi desa-desa di kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain Majalengka, kabupaten/kota yang akan dikunjungi adalah Cirebon, Kuningan, Demak, dan Kudus.
Menteri Eko Putro Sandjojo berharap dana desa bisa dipakai untuk pemberdayaan umat dan masyarakat yang bisa mencegah paham radikalisme di masyarakat.
"Dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan umat dan masyarakat dalam bentuk pengajian-pengajian yang bisa mencegah radikalisme," kata Eko.
Eko mengatakan penggunaan dana desa untuk program pembangunan bisa dibicarakan dalam musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa. (*)