Jayapura (Antaranews Papua) - Empat dari tujuh kabupaten di Provinsi Papua yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal.
"Keempat kabupaten itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak," kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli pada rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Papua, di Jayapura, Jumat.
Rakor yang dilaksanakan Pemprov Papua diikuti bupati, kapolres dan dandim se-Papua berlangsung sehari.
Mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu meminta agar Aparat Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam pilkada dengan mendukung pasangan calon (paslon) tertentu karena dampaknya yang nantinya dirasakan ASN tersebut terutama bila paslon yang didukungnya tidak menang.
"ASN harus netral dan ini menjadi tugas dari bupati atau penjabat bupati setempat untuk mewujudkannya," kata Kapolda Papua seraya meminta agar masyarakat terus diajak untuk belajar berdemokrasi yang baik.
Penyelenggara dan pendukungnya seperti satpol pp diminta netral dan tegas dalam melaksanakan tugasnya hingga netralitas benar-benar terwujud.
Beberapa kasus yang pernah terjadi seperti kasus kotak suara yang dibawa lari tidak terulang kembali, kata Boy Rafli.
Rakor yang dihadiri penjabat Gubernur Soedarmo, Pangdam XVII Cenderawasi Mayjen TNI George Supit dan Komandan Lantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, Ketua KPU Papua Adam Arisoy dan Ketua Bawaslu Feggy Wattimena. (*)
"Keempat kabupaten itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak," kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli pada rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Papua, di Jayapura, Jumat.
Rakor yang dilaksanakan Pemprov Papua diikuti bupati, kapolres dan dandim se-Papua berlangsung sehari.
Mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu meminta agar Aparat Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam pilkada dengan mendukung pasangan calon (paslon) tertentu karena dampaknya yang nantinya dirasakan ASN tersebut terutama bila paslon yang didukungnya tidak menang.
"ASN harus netral dan ini menjadi tugas dari bupati atau penjabat bupati setempat untuk mewujudkannya," kata Kapolda Papua seraya meminta agar masyarakat terus diajak untuk belajar berdemokrasi yang baik.
Penyelenggara dan pendukungnya seperti satpol pp diminta netral dan tegas dalam melaksanakan tugasnya hingga netralitas benar-benar terwujud.
Beberapa kasus yang pernah terjadi seperti kasus kotak suara yang dibawa lari tidak terulang kembali, kata Boy Rafli.
Rakor yang dihadiri penjabat Gubernur Soedarmo, Pangdam XVII Cenderawasi Mayjen TNI George Supit dan Komandan Lantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, Ketua KPU Papua Adam Arisoy dan Ketua Bawaslu Feggy Wattimena. (*)