Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin seluruh warga asli Papua mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinkes Papua, Aloysius Giyai di Jayapura, Jumat, mengemukakan jika pemerintah provinsi setempat sudah mengalokasikan anggaran untuk integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan harus menjamin bahwa seluruh masyarakat asli Papua.
BPJS Kesehatan harus siap mengeluarkan kartu jaminam sementara bagi masyarakat Papua yang datang ke rumah sakit tanpa identitas untuk inklut dalam Nomor Induk Kependukan (NIK) setelah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
"Jadi, masyarakat Papua semua di Jamin. BPJS Kesehatan hanya meminta proaktif dari Dispendukcapil jika rumah sakit menetapkan pasien baru maka rumah sakit segera dikirik ke Dispendukcapil untuk uruskan NIK nya sehingga jaminan kesehatannya dijamin," ujarnya.
Untuk wilayah pedalaman Papua yang aksesnya masih susah, kata Aloysius, akan dilakukan secara manual namun untuk wilayah yang akses bagus maka akan dilakukan secara online.
"Itu nanti kita sepakati terkait pelayanan kepada pasien di rumah sakit mengingat tidak semua daerah di Papua aksesnya mudah," tambahnya.
Kedepan ada pertemuan lanjutan dengan pimpinan DPR Papua untuk menyepakati hal ini.
Kemudian, lanjutnya sudah disepakati bahwa hal tersebut akan dibawa dalam penetapan dan pembahasan dalam sidang anggaran perubahan 2018 dan pembahasan RAPBD tahun 2019.
"Kesepakatan itu sudah dibuat dalam pertemuan antara Komisi V DPRP, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dan Dinkes Papua beserta BPJS Kesehatan pada Jumat (10/8) lalu," ujarnya.
Kepala Dinkes Papua, Aloysius Giyai di Jayapura, Jumat, mengemukakan jika pemerintah provinsi setempat sudah mengalokasikan anggaran untuk integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan harus menjamin bahwa seluruh masyarakat asli Papua.
BPJS Kesehatan harus siap mengeluarkan kartu jaminam sementara bagi masyarakat Papua yang datang ke rumah sakit tanpa identitas untuk inklut dalam Nomor Induk Kependukan (NIK) setelah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
"Jadi, masyarakat Papua semua di Jamin. BPJS Kesehatan hanya meminta proaktif dari Dispendukcapil jika rumah sakit menetapkan pasien baru maka rumah sakit segera dikirik ke Dispendukcapil untuk uruskan NIK nya sehingga jaminan kesehatannya dijamin," ujarnya.
Untuk wilayah pedalaman Papua yang aksesnya masih susah, kata Aloysius, akan dilakukan secara manual namun untuk wilayah yang akses bagus maka akan dilakukan secara online.
"Itu nanti kita sepakati terkait pelayanan kepada pasien di rumah sakit mengingat tidak semua daerah di Papua aksesnya mudah," tambahnya.
Kedepan ada pertemuan lanjutan dengan pimpinan DPR Papua untuk menyepakati hal ini.
Kemudian, lanjutnya sudah disepakati bahwa hal tersebut akan dibawa dalam penetapan dan pembahasan dalam sidang anggaran perubahan 2018 dan pembahasan RAPBD tahun 2019.
"Kesepakatan itu sudah dibuat dalam pertemuan antara Komisi V DPRP, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dan Dinkes Papua beserta BPJS Kesehatan pada Jumat (10/8) lalu," ujarnya.