Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk fokus menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 di Bumi Cenderawasih.
"Semua OPD fokus untuk 2020, nanti di 2021 baru membahas visi dan misi selanjutnya," kata Lukas di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, pada periode kedua jabatannya sebagai Gubernur Papua ini, ia akan mengambil kebijakan dengan menggabungkan dan menghapus beberapa OPD di lingkungan pemprov setempat.
"Seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata itu harus digabungkan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan akan dikembalikan ke Dinas Holtikultura sehingga kembali menerapkan miskin struktur, tetapi kaya fungsi meskipun harus ada penciutan OPD," ujarnya.
Dia menjelaskan penggabungan dan penghapusan instansi tersebut, kesemuanya tetap berdasarkan Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) di mana kini di Pemprov Papua terdapat 53 OPD.
"Kembali diingatkan bahwa tersisa 1,5 tahun lagi menuju PON 2020 sehingga diminta agar lebih fokus dan tidak ada lagi kegiatan lainnya, nanti setelah iven nasional ini selesai dilaksanakan baru membahas program baru," katanya.
Dia menambahkan, untuk itu dalam waktu dekat, ia akan memanggil semua bupati/walikota se-Papua karena penyelenggaraan PON adalah tugas besar.
"Sebab PON merupakan acara nasional, sebagai tuan rumah, secara otomatis harus mensukseskan kegiatan ini, sehingga tidak ada lagi pengadaan ini dan itu, baru pada 2021 pembahasan program dan kegiatan dimulai lagi," ujar Lukas.
"Semua OPD fokus untuk 2020, nanti di 2021 baru membahas visi dan misi selanjutnya," kata Lukas di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, pada periode kedua jabatannya sebagai Gubernur Papua ini, ia akan mengambil kebijakan dengan menggabungkan dan menghapus beberapa OPD di lingkungan pemprov setempat.
"Seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata itu harus digabungkan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan akan dikembalikan ke Dinas Holtikultura sehingga kembali menerapkan miskin struktur, tetapi kaya fungsi meskipun harus ada penciutan OPD," ujarnya.
Dia menjelaskan penggabungan dan penghapusan instansi tersebut, kesemuanya tetap berdasarkan Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) di mana kini di Pemprov Papua terdapat 53 OPD.
"Kembali diingatkan bahwa tersisa 1,5 tahun lagi menuju PON 2020 sehingga diminta agar lebih fokus dan tidak ada lagi kegiatan lainnya, nanti setelah iven nasional ini selesai dilaksanakan baru membahas program baru," katanya.
Dia menambahkan, untuk itu dalam waktu dekat, ia akan memanggil semua bupati/walikota se-Papua karena penyelenggaraan PON adalah tugas besar.
"Sebab PON merupakan acara nasional, sebagai tuan rumah, secara otomatis harus mensukseskan kegiatan ini, sehingga tidak ada lagi pengadaan ini dan itu, baru pada 2021 pembahasan program dan kegiatan dimulai lagi," ujar Lukas.