Jakarta (Antaranews Papua) - Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Pelaksanaan BBM Satu Harga di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa.
"FGD ini bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan yang ada di lapangan, bila perlu ada kesepakatan tertulis yang dibuat ketika FGD ini selesai," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di sela-sela kegiatan.
Ia mengungkapkan YLKI telah melakukan pemantauan langsung ke beberapa titik penyaluran BBM Satu Harga yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Menurut dia, ada banyak hal yang diketahui dari pemantauan tersebut, mulai dari proses distribusi dan juga biaya angkutnya, kondisi lembaga penyalur, hingga tingkat kepuasan konsumen.
"Kapasitas SPBU tidak sebanding dengan permintaan, harus ada pembatasan untuk menghindari aksi borong. Sarana pendukung masih banyak yang belum standar, seperti tangki timbun yang ?banyak diganti dengan drum, bahkan di Bere-Bere alat ukurnya menggunakan ember," kata dia.
Tulus pun memuji kondisi konsumen di Papua yang sudah terbiasa dengan harga BBM mahal dan kini cendrung memilih BBM berkualitas.
Untuk beberapa daerah tertentu, ia melihat kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi pembelian BBM sudah tepat guna menghindari aksi borong.
"Konsumen sudah biasa dengan konsumsi BBM yang dikendalikan sehingga sudah menjadi kebiasaan. YLKI agak protes ketika premium kembali dijual di Pulau Jawa, di Indonesia Timur konsumen sudah terbiasa dengan BBm yang berkualitas," katanya.
Ia pun menekankan sangat dibutuhkannya dukungan multi stakeholder, mulai dari multi kementerian, lembaga terkait, Pemda, Polisi bahkan TNI untuk mensukseskan program BBM Satu Harga.
Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan dari BPH Migas, Kementerian ESDM, perwakilan dari beberapa Pemda tempat pelaksanaan BBM satu harga, perwakilan jurnalis Papua dan Maluku, konsumen, dan lainnya.
"FGD ini bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan yang ada di lapangan, bila perlu ada kesepakatan tertulis yang dibuat ketika FGD ini selesai," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di sela-sela kegiatan.
Ia mengungkapkan YLKI telah melakukan pemantauan langsung ke beberapa titik penyaluran BBM Satu Harga yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Menurut dia, ada banyak hal yang diketahui dari pemantauan tersebut, mulai dari proses distribusi dan juga biaya angkutnya, kondisi lembaga penyalur, hingga tingkat kepuasan konsumen.
"Kapasitas SPBU tidak sebanding dengan permintaan, harus ada pembatasan untuk menghindari aksi borong. Sarana pendukung masih banyak yang belum standar, seperti tangki timbun yang ?banyak diganti dengan drum, bahkan di Bere-Bere alat ukurnya menggunakan ember," kata dia.
Tulus pun memuji kondisi konsumen di Papua yang sudah terbiasa dengan harga BBM mahal dan kini cendrung memilih BBM berkualitas.
Untuk beberapa daerah tertentu, ia melihat kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi pembelian BBM sudah tepat guna menghindari aksi borong.
"Konsumen sudah biasa dengan konsumsi BBM yang dikendalikan sehingga sudah menjadi kebiasaan. YLKI agak protes ketika premium kembali dijual di Pulau Jawa, di Indonesia Timur konsumen sudah terbiasa dengan BBm yang berkualitas," katanya.
Ia pun menekankan sangat dibutuhkannya dukungan multi stakeholder, mulai dari multi kementerian, lembaga terkait, Pemda, Polisi bahkan TNI untuk mensukseskan program BBM Satu Harga.
Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan dari BPH Migas, Kementerian ESDM, perwakilan dari beberapa Pemda tempat pelaksanaan BBM satu harga, perwakilan jurnalis Papua dan Maluku, konsumen, dan lainnya.