Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua bersama 28 kabupaten dan satu kota menyepakati tes penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2018 untuk Bumi Cenderawasih bersifat offline atau nondaring, dan hal ini akan segera diusulkan kepada pemerintah pusat.
Sekda Provinsi Papua TEA Herry Dosinaen di Kota Jayapura, Rabu, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan pada pertemuan Selasa (25/9) pagi antara Gubernur Lukas Enembe, dengan MRP, DPRP dan 28 bupati dan satu wali kota di Sasana Karya.
"Pak gubernur, ketua MRP dan ketua DPRP yang diwakili oleh Komisi I dan bersama 28 bupati dan satu wali kota, rapat bersama di Sasana Karya terkait formasi CASN 2018, dimana hasil kesepakatan bersama adalah seleksi atau penerimaannya bersifat 'offline' bukan 'online' atau dilakukan secara manual, itu pertama," katanya.
Hal lain yang diputuskan pada pertemuan tersebut terkait formasi K2 yang akan diperjuangkan oleh pimpinan daerah ke pemerintah pusat.
"Kedua adalah kewenangan ada di pembina kepegawaian atau di tingkat provinsi ada pada gubernur dan di kabupaten/kota ada di bupati/wali kota, dan ini yang disepakati. Dan juga ada formasi K2 yang sampai kini belum diakomodir ini yang akan diperjuangkan," katanya.
"Ada formasi khusus yang nantinya gubernur bersama DPRP dan MRP, para bupati dan wali kota untuk minggu depan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana negara guna menyampaikan hal-hal terkait penerimaan CASN maupun IPDN atau sejumlah sekolah kedinasan dan juga tentang PON XX pada 2020," sambungnya.
Mengenai hal itu, kata dia, Gubernur Lukas Enembe telah menandatangani surat penyampaian kesepakatan dalam pertemuan tersebut agar segera di kirimkan ke Jakarta.
"Pak gubernur sudah menandatangani surat untuk penyampaian kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta waktu. Pak Asisten III akan menuju ke Jakarta dan berhubungan dengan protokoler kepresidenan untuk meminta jadwal pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi bersama gubernur dan DPRP, MRP dan para bupati dan wali kota se-Provisi Papua," katanya.
Menurut Herry, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mendorong pembuatan Perdasi atau Perdasus terkait penerimaan CASN secara off line atau non daring.
"Yah sudah kita ajukan, ini juga menjadi catatan penting tetapi yang terpenting adalah dalam waktu yang singkat ini, bagaimana bapak Presiden Jokowi memberikan suatu komitmen atau persetujuan bahwa Papua agar menerima CASN di tahun 2018 ini bersifat off line dan referensi Perdasi atau Perdasus juga menjadi catatan penting untuk kita dorong yang mana menjadi referensi atau pedoman untuk daerah dalam aspek pengadaan kepegawaian maupun penerimaan IPDN dan juga sekolah kedinasan lain," katanya.
Mengenai sekolah kedinasan, Herry mengatakan nantinya kampus IPDN Papua yang terletak di Buper Waena, Kota Jayapura, dijadikan tempat pelatihan bagi anak-anak asli Papua yang ingin masuk di sekolah tersebut.
"Ada sejumlah sekolah kedinasan, kami berkomitmen nanti kampus IPDN Papua menjadi tempat pelatihan bagi anak-anak Papua dalam rangka persiapkan diri untuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan jadi bukan IPDN saja, ada kepolisian, TNI, PLN, Telkom dan juga sekolah kedinasan lainnya," katanya.
Dengan begitu, kata dia, ada keterwakilan orang asli Papua dari 28 kabupaten dan satu kota untuk menempuh sekolah kedinasan.
"Para bupati dan wali kota serta gubernur menyiapkan anak-anak kita untuk sekolah kedinasan, jadi tidak dianggap sebelah mata, tapi benar-benar ke depan punya kompetensi yang luar biasa dan bisa bersaing dengan teman-teman dari daerah lain," katanya.
Herry berkeyakinan usulan tersebut akan diterima dan dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Yang pastinya kita tetap berjuang bahwa ada kekhususan di Papua, yang jelas gubernur dan bupati sudah berjuang untuk off line," katanya.
Sekda Provinsi Papua TEA Herry Dosinaen di Kota Jayapura, Rabu, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan pada pertemuan Selasa (25/9) pagi antara Gubernur Lukas Enembe, dengan MRP, DPRP dan 28 bupati dan satu wali kota di Sasana Karya.
"Pak gubernur, ketua MRP dan ketua DPRP yang diwakili oleh Komisi I dan bersama 28 bupati dan satu wali kota, rapat bersama di Sasana Karya terkait formasi CASN 2018, dimana hasil kesepakatan bersama adalah seleksi atau penerimaannya bersifat 'offline' bukan 'online' atau dilakukan secara manual, itu pertama," katanya.
Hal lain yang diputuskan pada pertemuan tersebut terkait formasi K2 yang akan diperjuangkan oleh pimpinan daerah ke pemerintah pusat.
"Kedua adalah kewenangan ada di pembina kepegawaian atau di tingkat provinsi ada pada gubernur dan di kabupaten/kota ada di bupati/wali kota, dan ini yang disepakati. Dan juga ada formasi K2 yang sampai kini belum diakomodir ini yang akan diperjuangkan," katanya.
"Ada formasi khusus yang nantinya gubernur bersama DPRP dan MRP, para bupati dan wali kota untuk minggu depan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana negara guna menyampaikan hal-hal terkait penerimaan CASN maupun IPDN atau sejumlah sekolah kedinasan dan juga tentang PON XX pada 2020," sambungnya.
Mengenai hal itu, kata dia, Gubernur Lukas Enembe telah menandatangani surat penyampaian kesepakatan dalam pertemuan tersebut agar segera di kirimkan ke Jakarta.
"Pak gubernur sudah menandatangani surat untuk penyampaian kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta waktu. Pak Asisten III akan menuju ke Jakarta dan berhubungan dengan protokoler kepresidenan untuk meminta jadwal pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi bersama gubernur dan DPRP, MRP dan para bupati dan wali kota se-Provisi Papua," katanya.
Menurut Herry, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mendorong pembuatan Perdasi atau Perdasus terkait penerimaan CASN secara off line atau non daring.
"Yah sudah kita ajukan, ini juga menjadi catatan penting tetapi yang terpenting adalah dalam waktu yang singkat ini, bagaimana bapak Presiden Jokowi memberikan suatu komitmen atau persetujuan bahwa Papua agar menerima CASN di tahun 2018 ini bersifat off line dan referensi Perdasi atau Perdasus juga menjadi catatan penting untuk kita dorong yang mana menjadi referensi atau pedoman untuk daerah dalam aspek pengadaan kepegawaian maupun penerimaan IPDN dan juga sekolah kedinasan lain," katanya.
Mengenai sekolah kedinasan, Herry mengatakan nantinya kampus IPDN Papua yang terletak di Buper Waena, Kota Jayapura, dijadikan tempat pelatihan bagi anak-anak asli Papua yang ingin masuk di sekolah tersebut.
"Ada sejumlah sekolah kedinasan, kami berkomitmen nanti kampus IPDN Papua menjadi tempat pelatihan bagi anak-anak Papua dalam rangka persiapkan diri untuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan jadi bukan IPDN saja, ada kepolisian, TNI, PLN, Telkom dan juga sekolah kedinasan lainnya," katanya.
Dengan begitu, kata dia, ada keterwakilan orang asli Papua dari 28 kabupaten dan satu kota untuk menempuh sekolah kedinasan.
"Para bupati dan wali kota serta gubernur menyiapkan anak-anak kita untuk sekolah kedinasan, jadi tidak dianggap sebelah mata, tapi benar-benar ke depan punya kompetensi yang luar biasa dan bisa bersaing dengan teman-teman dari daerah lain," katanya.
Herry berkeyakinan usulan tersebut akan diterima dan dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Yang pastinya kita tetap berjuang bahwa ada kekhususan di Papua, yang jelas gubernur dan bupati sudah berjuang untuk off line," katanya.