Jakarta (Antaranews Papua) - Manajemen PT Pertamina (Persero) optimitis target pembentukan 67 titik penyaluran BBM Satu Harga di 2018 bisa terpenuhi meski hingga kini masih cukup banyak yang realisasinya terkendala perizinan.
"Ada 23 titik yang keluar perizinannya seperti UKL, UPL dan IMB. Kita harapkan dengan adanya forum ini, Kemendagri bisa ikut mendorong pemda setempat mempercepat penerbitan izin-izinnya," ujar Koordinator BBM Satu Harga Pertamina Zibali Hisbul Masih, di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak terkait, termasuk diskresi terhadap peraturan yang menjadi penghambat.
Hal ini juga diperlukan untuk penyaluran BBM pada program BBM Satu Harga.
"Kalau untuk BBM Satu Harga, bila melihat kondisinya memang membutuhkan kebijakan di luar yang biasa dilakukan. Misalkan pendistribusian BBM di Morotai yang masih menggunakan kapal-kapal kayu dan juga pengangkutan BBM lewat udara sebenarnya membahayakan," kata dia.
Zibali juga menyebut bila dukungan pemerintah daerah seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yakni melakukan pengaturan pembelian BBM menggunakan sistem kupon, sangat diperlukan agar penyaluran BBM melalui program tersebut bisa tepat sasaran.
"Kalau lembaga penyalur sudah ada, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dan tepat sasaran. Kalau pemdanya seperti di Jayawijaya maka kami akan sangat terbantu karena ada pengaturan," katanya.
Ia juga mengapresiasi dilakukannya Forum Grup Diskusi yang dilakukan Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai penerapan program BBM satu harga di kawasan Indonesia Timur, karena dianggap bisa menjembatani Pertamina sebagai pelaskanan untuk mengatasi masalah yang kerap ditemui di lapangan.
"Ada 23 titik yang keluar perizinannya seperti UKL, UPL dan IMB. Kita harapkan dengan adanya forum ini, Kemendagri bisa ikut mendorong pemda setempat mempercepat penerbitan izin-izinnya," ujar Koordinator BBM Satu Harga Pertamina Zibali Hisbul Masih, di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak terkait, termasuk diskresi terhadap peraturan yang menjadi penghambat.
Hal ini juga diperlukan untuk penyaluran BBM pada program BBM Satu Harga.
"Kalau untuk BBM Satu Harga, bila melihat kondisinya memang membutuhkan kebijakan di luar yang biasa dilakukan. Misalkan pendistribusian BBM di Morotai yang masih menggunakan kapal-kapal kayu dan juga pengangkutan BBM lewat udara sebenarnya membahayakan," kata dia.
Zibali juga menyebut bila dukungan pemerintah daerah seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yakni melakukan pengaturan pembelian BBM menggunakan sistem kupon, sangat diperlukan agar penyaluran BBM melalui program tersebut bisa tepat sasaran.
"Kalau lembaga penyalur sudah ada, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dan tepat sasaran. Kalau pemdanya seperti di Jayawijaya maka kami akan sangat terbantu karena ada pengaturan," katanya.
Ia juga mengapresiasi dilakukannya Forum Grup Diskusi yang dilakukan Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai penerapan program BBM satu harga di kawasan Indonesia Timur, karena dianggap bisa menjembatani Pertamina sebagai pelaskanan untuk mengatasi masalah yang kerap ditemui di lapangan.