Jayapura (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua optimistis pada 2023 prevalensi stunting Bumi Cenderawasih itu akan turun menjadi 20,75 persen, hal ini dikarenakan telah dilakukan kebijakan dan program-program di setiap daerah pada 9 kabupaten/kota setempat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparay di Jayapura, Kamis mengatakan, selama ini pihaknya telah melihat semua pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota mulai bergerak dengan berbagai kebijakan-kebijakan dalam penanganan stunting pada daerah masing-masing.
“Namun memang semua membutuhkan proses karena untuk mencapai target nasional yang diberikan Presiden Jokowi angka prevalesnsi stunting harus turun menjadi 14 persen. Sehingga kami harus turun hingga 20,75 persen,”katanya.
Menurut Nerius, untuk itu pihaknya berharap dengan kebijakan dan program-program yang dilakukan oleh setiap Pemda maka Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 bisa turun.
“Seperti program 1.000 hari kehidupan, lalu gencar gelar posyandu dan serta pemberian makanan tambahan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan SSGI dari Kementerian Kesehatan pada 2021 Papua berada di angka 29,5 persen namun pada survey 2022 mengalami kenaikan menjadi 34,6 persen.
“Jadi untuk penyebab naiknya angka tersebut itu banyak hal sehingga tidak sekedar pangan lokal tersedia tapi bagaimana cara Pemda mengelola dan menjalankan program tersebut dengan begitu kami yakin SSGI 2023 akan turun,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mengakui memang ada beberapa daerah di Provinsi Papua mengalami kenaikan seperti kabupaten Supiori pada 2021 berada di angka 29,5 persen, namun pada 2022 naik jadi 40,20 persen, termasuk juga Mamberamo Raya dari 22,50 pada 2021 kini naik pada 2022 menjadi 29,00.
