Jayapura (Antaranews Papua) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memberikan Piagam Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Papua karena dinilai memiliki kinerja baik dalam hal pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap sejumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan sepanjang 2018.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, mengemukakan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, drg.R.Vensya Sihotang, M.Epid tertanggal 2 Oktober 2018 itu diterima oleh Dinas Kesehatan Papua melalui Surat Elektronik pada Selasa (02/10).
Aloysius mengaku berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah diam-diam memantau dan menilai kinerja Dinkes Papua bersama seluruh jajaran dinas kesehatan di 29 kabupaten/kota dan para petugas kesehatan di Puskesmas.
"Pasca - KLB Asmat, memang kami seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Papua benar-benar bekerja keras melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terutama terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya KLB. Jika ada laporan pengaduan masuk, kami cepat merespon, kadang gandeng Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun langsung ke lapangan," ujarnya.
Pihaknya bekerja dengan tulus untuk mencegah jatuhnya angka kesakitan dan kematian untuk menyelamatkan rakyat Papua, bukan bekerja untuk mendapat penghargaan seperti ini.
Menurut Aloysius, SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat merupakan tindakan cepat yang dilakukan tim kesehatan yang ahli dalam bidangnya terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan langkah-langkah yang terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangannya menjadi lebih cepat dan akurat pula.
"Kita sudah petakan ada 17 daerah yang potensi KLB di Papua. Untuk Atasi Asmat dan beberapa daerah rawan KLB seperti Korowai, Danowage, Mbua, Seminage, kami tempatkan tim kesehatan khusus wilayah terisolir. Nah kesehatan ini kan hanya asap dari semuanya," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengajak SKPD lain kerjasama lintas sektor dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang menunjang kesehatan mereka seperti air bersih, rumah layak huni, gizi dengan peternakan dan pertanian yang baik.
"Jika ini tercipta, saya yakin KLB di Papua tidak terjadi lagi, kesehatan masyarakat terjamin" tambah mantan Kepala Puskesmas Koya itu.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, mengemukakan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, drg.R.Vensya Sihotang, M.Epid tertanggal 2 Oktober 2018 itu diterima oleh Dinas Kesehatan Papua melalui Surat Elektronik pada Selasa (02/10).
Aloysius mengaku berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah diam-diam memantau dan menilai kinerja Dinkes Papua bersama seluruh jajaran dinas kesehatan di 29 kabupaten/kota dan para petugas kesehatan di Puskesmas.
"Pasca - KLB Asmat, memang kami seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Papua benar-benar bekerja keras melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terutama terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya KLB. Jika ada laporan pengaduan masuk, kami cepat merespon, kadang gandeng Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun langsung ke lapangan," ujarnya.
Pihaknya bekerja dengan tulus untuk mencegah jatuhnya angka kesakitan dan kematian untuk menyelamatkan rakyat Papua, bukan bekerja untuk mendapat penghargaan seperti ini.
Menurut Aloysius, SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat merupakan tindakan cepat yang dilakukan tim kesehatan yang ahli dalam bidangnya terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan langkah-langkah yang terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangannya menjadi lebih cepat dan akurat pula.
"Kita sudah petakan ada 17 daerah yang potensi KLB di Papua. Untuk Atasi Asmat dan beberapa daerah rawan KLB seperti Korowai, Danowage, Mbua, Seminage, kami tempatkan tim kesehatan khusus wilayah terisolir. Nah kesehatan ini kan hanya asap dari semuanya," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengajak SKPD lain kerjasama lintas sektor dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang menunjang kesehatan mereka seperti air bersih, rumah layak huni, gizi dengan peternakan dan pertanian yang baik.
"Jika ini tercipta, saya yakin KLB di Papua tidak terjadi lagi, kesehatan masyarakat terjamin" tambah mantan Kepala Puskesmas Koya itu.