Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mendorong 328 pemerintahan kampung di wilayah itu mengalokasikan separuh dari dana alokasi kampung untuk kegiatan investasi.
Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan sebuah rekomendasi ke pemerintahan kampung tentang pemotongan Rp200 juta DAK untuk saham kampung.
Rumah Pemberdayaan Indonesia sudah siap memberikan pendampingan kepada kampung-kampung melalui pembentukan Badan Usaha Kampung (BUMKam), sehingga separuh DAK itu akan dialokasikan ke usaha kampung.
"Uang sebesar Rp200 juta adalah uang kampung, tetapi kita intervensi program ini agar mereka menyimpan uangnya dalam BUMKam yang akan berjalan ini," katanya.
Bupati dua periode itu memastikan uang rakyat itu bukan untuk Rumah Pemberdayaan Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jayawijaya atau pejabat pemerintah.
"Ini (rencana pemberian saham ke BUMKan) sama seperti pemkab Jayawijaya menginvestasikan sahamnya kepada Bank Papua, tiap tahun itu terus didorong agar bisa juga mendapat devidennya. Jadi BUMKam mengelola uang masyarakat agar keuntungannya bisa dibagi lagi ke kampung yang berinvestasi," katanya.
Pemerintah Jayawijaya terus mengupayakan penanaman saham kampung, sebab selama ini masyarakat konsumtif terhadap DAK.
"Lebih berbahanya jika dana desa/kampung satu miliar dicairkan lalu dibagi-bagikan begitu saja ketimbang dana ini dipotong untuk kepentingan kampung yang meluas, karena ini modal yang akan berputar untuk kampung," katanya.
Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan sebuah rekomendasi ke pemerintahan kampung tentang pemotongan Rp200 juta DAK untuk saham kampung.
Rumah Pemberdayaan Indonesia sudah siap memberikan pendampingan kepada kampung-kampung melalui pembentukan Badan Usaha Kampung (BUMKam), sehingga separuh DAK itu akan dialokasikan ke usaha kampung.
"Uang sebesar Rp200 juta adalah uang kampung, tetapi kita intervensi program ini agar mereka menyimpan uangnya dalam BUMKam yang akan berjalan ini," katanya.
Bupati dua periode itu memastikan uang rakyat itu bukan untuk Rumah Pemberdayaan Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jayawijaya atau pejabat pemerintah.
"Ini (rencana pemberian saham ke BUMKan) sama seperti pemkab Jayawijaya menginvestasikan sahamnya kepada Bank Papua, tiap tahun itu terus didorong agar bisa juga mendapat devidennya. Jadi BUMKam mengelola uang masyarakat agar keuntungannya bisa dibagi lagi ke kampung yang berinvestasi," katanya.
Pemerintah Jayawijaya terus mengupayakan penanaman saham kampung, sebab selama ini masyarakat konsumtif terhadap DAK.
"Lebih berbahanya jika dana desa/kampung satu miliar dicairkan lalu dibagi-bagikan begitu saja ketimbang dana ini dipotong untuk kepentingan kampung yang meluas, karena ini modal yang akan berputar untuk kampung," katanya.