Asmat (Antaranews Papua) — Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua guna menangani tingginya harga barang di Kabupaten Asmat.
Rapat koordinasi yang digelar di Agats belum lama ini dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Kepala BI Perwakilan Papua serta sejumlah kepala OPD.
Bupati Asmat Elisa Kambu memberikan apresiasi kepada BI Perwakilan Papua yang telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan TPID Kabupaten Asmat.
Elisa berharap melalui rapat koordinasi tersebut ada pemahaman yang sama terkait penanganan masalah inflasi dan deflasi di Kabupaten Asmat.
Orang nomor satu di Kabupaten Asmat itu mengakui persoalan turun dan naiknya harga barang di Asmat belum sepenuhnya diperhatikan oleh instansi setempat, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
“Kita akan segera melakukan evaluasi terhadap persoalan ini. Saya harap agar Perindagkop benar-benar memantau aktivitas pasar, mengecek harga-harga bahan pokok serta bahan material di Asmat,” kata Elisa.
Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan, kata Elisa, stabilitas ekonomi di kabupaten tersebut dapat dikendalikan dengan baik.
Elisa menambahkan pemerintah setempat juga akan mengendalikan serta mengatur harga bahan-bahan pokok di Asmat agar masyarakat tidak dirugikan.
“Harga bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran, cabai, beras, gula, telur, daging, ikan serta bahan lainnya akan kita atur sehingga bisa dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Kepala BI Perwakilan Papua Joko Supratikto mengatakan TPID bertugas menangani persoalan inflasi. TPID dibentuk dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Pada tiap tingkatan ada ketua atau koordinator tim.
“Di kabupaten, ketua atau kordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah bupati dan sekertarisnya adalah sekretaris daerah,” katanya.
Ia menambahkan fungsi BI sama dengan bank lainnya. Hanya saja pemerintah memberikan tugas khusus kepada BI untuk membantu mengembangkan serta meningkatkan perekonomian di Indonesia.
“Salah satunya membantu menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” ujarnya. (*/adv)
Rapat koordinasi yang digelar di Agats belum lama ini dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Kepala BI Perwakilan Papua serta sejumlah kepala OPD.
Bupati Asmat Elisa Kambu memberikan apresiasi kepada BI Perwakilan Papua yang telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan TPID Kabupaten Asmat.
Elisa berharap melalui rapat koordinasi tersebut ada pemahaman yang sama terkait penanganan masalah inflasi dan deflasi di Kabupaten Asmat.
Orang nomor satu di Kabupaten Asmat itu mengakui persoalan turun dan naiknya harga barang di Asmat belum sepenuhnya diperhatikan oleh instansi setempat, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
“Kita akan segera melakukan evaluasi terhadap persoalan ini. Saya harap agar Perindagkop benar-benar memantau aktivitas pasar, mengecek harga-harga bahan pokok serta bahan material di Asmat,” kata Elisa.
Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan, kata Elisa, stabilitas ekonomi di kabupaten tersebut dapat dikendalikan dengan baik.
Elisa menambahkan pemerintah setempat juga akan mengendalikan serta mengatur harga bahan-bahan pokok di Asmat agar masyarakat tidak dirugikan.
“Harga bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran, cabai, beras, gula, telur, daging, ikan serta bahan lainnya akan kita atur sehingga bisa dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Kepala BI Perwakilan Papua Joko Supratikto mengatakan TPID bertugas menangani persoalan inflasi. TPID dibentuk dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Pada tiap tingkatan ada ketua atau koordinator tim.
“Di kabupaten, ketua atau kordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah bupati dan sekertarisnya adalah sekretaris daerah,” katanya.
Ia menambahkan fungsi BI sama dengan bank lainnya. Hanya saja pemerintah memberikan tugas khusus kepada BI untuk membantu mengembangkan serta meningkatkan perekonomian di Indonesia.
“Salah satunya membantu menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” ujarnya. (*/adv)