Jayapura (Antaranews Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua belum merampungkan seleksi calon komisioner KPU di 29 kabupaten/kota, yang telah dimulai sejak Agustus 2018.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Jayapura, Rabu.
Ia mengatakan sebelum seleksi calon komisioner KPU tingkat kabupaten/kota dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan letaknya.
Terdapat tiga kelompok kabupaten/kota yakni kelompok pertama yang mencakup 13 kabupaten/kota, kelompok kedua tujuh kabupaten, dan kelompok ketiga meliputi sembilan kabupaten.
"Jadi, sejak Agustus 2018 hingga kini, sedang dilakukan perekrutan calon komisioner KPU di 29 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam tiga bagian," ujarnya.
Ia mengatakan seleksi calon komisioner pada kelompok pertama yang mencakup 12 kabupaten dan satu kota sudah berlangsung sejak dua bulan lalu, dan telah memasuki masa tes uji kepatutan dan kelayakan.
Sebanyak 13 kabupaten/kota itu di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Dogiyai, Asmat Merauke dan Mamberamo Tengah.
Sementara pada kelompok kedua yang mencakup tujuh kabupaten sudah masuk tahapan tes kesehatan.
Sedangkan seleksi untuk kelompok ketiga yang meliputi sembilan kabupaten akan segera dimulai.
"Saya berharap kepada warga NKRI yang memilki integritas, profesionalisme, dan memiliki netralitas silahkan mendaftar dan ikuti proses," katanya.
Karena, lanjut Theo, pemilu bisa berjalan dengan baik dan benar jika komisionernya bersih, demokratis dan berkualitas.
"Pemilu bisa aman dan damai jika penyelenggaranya berintegritas, profesional, dan netral. Karena itu untuk periode ini, ke depan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki pengamalan dan pengetahuan tentang kepemiluan dengan integritas yang baik pula serta mengedepankan profosinalisme dan netralitas," katanya.
Terkait rencana KPU Papua yang akan menggandeng sejumlah kampus terkait studi pemilu dengan sistem noken (pemilihan terwakilkan), Theo mengatakan bahwa hal itu akan segera dilakukan yang tentunya disesuaikan dengan jadwal yang ada.
"Kami punya rencanalah atau mimpi. KPU ke depan ingin kerja sama dengan beberapa kampus terkait dengan kajian kepemiluan, kajian sistem noken, kajian DPT, supaya dengan kajian ini memberikan bobot pada kualitas pemilu itu sendiri," katanya.
Theo mengatakan Univeritas Cenderawasih adalah salah satunyayang akan digandeng untuk mewujudkan rencana tersebut, selain kampus negeri atau swasta lainnya.
"Jadi, KPU ingin kerja sama ini supaya ada pemikiran pemikiran positif mengelola pemilu dengan baik, mengelola data dengan baik, sistem noken dan sistem pemilu dengan baik, dengan kerja sama bersama kampus yang ada," katanya.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Jayapura, Rabu.
Ia mengatakan sebelum seleksi calon komisioner KPU tingkat kabupaten/kota dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan letaknya.
Terdapat tiga kelompok kabupaten/kota yakni kelompok pertama yang mencakup 13 kabupaten/kota, kelompok kedua tujuh kabupaten, dan kelompok ketiga meliputi sembilan kabupaten.
"Jadi, sejak Agustus 2018 hingga kini, sedang dilakukan perekrutan calon komisioner KPU di 29 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam tiga bagian," ujarnya.
Ia mengatakan seleksi calon komisioner pada kelompok pertama yang mencakup 12 kabupaten dan satu kota sudah berlangsung sejak dua bulan lalu, dan telah memasuki masa tes uji kepatutan dan kelayakan.
Sebanyak 13 kabupaten/kota itu di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Dogiyai, Asmat Merauke dan Mamberamo Tengah.
Sementara pada kelompok kedua yang mencakup tujuh kabupaten sudah masuk tahapan tes kesehatan.
Sedangkan seleksi untuk kelompok ketiga yang meliputi sembilan kabupaten akan segera dimulai.
"Saya berharap kepada warga NKRI yang memilki integritas, profesionalisme, dan memiliki netralitas silahkan mendaftar dan ikuti proses," katanya.
Karena, lanjut Theo, pemilu bisa berjalan dengan baik dan benar jika komisionernya bersih, demokratis dan berkualitas.
"Pemilu bisa aman dan damai jika penyelenggaranya berintegritas, profesional, dan netral. Karena itu untuk periode ini, ke depan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki pengamalan dan pengetahuan tentang kepemiluan dengan integritas yang baik pula serta mengedepankan profosinalisme dan netralitas," katanya.
Terkait rencana KPU Papua yang akan menggandeng sejumlah kampus terkait studi pemilu dengan sistem noken (pemilihan terwakilkan), Theo mengatakan bahwa hal itu akan segera dilakukan yang tentunya disesuaikan dengan jadwal yang ada.
"Kami punya rencanalah atau mimpi. KPU ke depan ingin kerja sama dengan beberapa kampus terkait dengan kajian kepemiluan, kajian sistem noken, kajian DPT, supaya dengan kajian ini memberikan bobot pada kualitas pemilu itu sendiri," katanya.
Theo mengatakan Univeritas Cenderawasih adalah salah satunyayang akan digandeng untuk mewujudkan rencana tersebut, selain kampus negeri atau swasta lainnya.
"Jadi, KPU ingin kerja sama ini supaya ada pemikiran pemikiran positif mengelola pemilu dengan baik, mengelola data dengan baik, sistem noken dan sistem pemilu dengan baik, dengan kerja sama bersama kampus yang ada," katanya.