Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua, mulai mengevaluasi bangunan kantor yang tidak ramah pelayanan dan menyarankan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merencanakan bangunan ramah pelayanan.
Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan gedung ramah pelayanan yang dimaksudkan misalnya gedung harus memiliki jalur evakuasi ketika terjadi bencana.
Pada pertemuan dengan pimpinan OPD, disampaikan agar setiap perencanaan gedung yang hendak dibangun harus memiliki standar pelayanan sesuai masing-masing tugas.
Misalnya untuk gedung Dinas Sosial, harus dilengkapi jalur khusus untuk penyandang disabilitas, memiliki ruang tunggu.
"Dengan begitu bangunan itu akan menjadi ramah bagi masyarakat yang datang maupun kita sebagai aparat yang melakukan pelayanan," katanya.
Tinggal Wusono mengatakan perhatian pemerintah terhadap bangunan ramah pelayanan itu baru difokuskan pada jajaran pemerintah.
"Untuk langkah awal adalah terkait dengan bangunan pemerintah. Harapan ke depan tidak hanya pemerintah," katanya.
Faktor lain yang menjadi penekanan untuk rencana pembangunan gedung pemerintah adalah terkait konstruksi tahan gempa.
"Termasuk dari sisi ketahanan berapa tahun, dan konstruksi tahan gempa," katanya.
Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan gedung ramah pelayanan yang dimaksudkan misalnya gedung harus memiliki jalur evakuasi ketika terjadi bencana.
Pada pertemuan dengan pimpinan OPD, disampaikan agar setiap perencanaan gedung yang hendak dibangun harus memiliki standar pelayanan sesuai masing-masing tugas.
Misalnya untuk gedung Dinas Sosial, harus dilengkapi jalur khusus untuk penyandang disabilitas, memiliki ruang tunggu.
"Dengan begitu bangunan itu akan menjadi ramah bagi masyarakat yang datang maupun kita sebagai aparat yang melakukan pelayanan," katanya.
Tinggal Wusono mengatakan perhatian pemerintah terhadap bangunan ramah pelayanan itu baru difokuskan pada jajaran pemerintah.
"Untuk langkah awal adalah terkait dengan bangunan pemerintah. Harapan ke depan tidak hanya pemerintah," katanya.
Faktor lain yang menjadi penekanan untuk rencana pembangunan gedung pemerintah adalah terkait konstruksi tahan gempa.
"Termasuk dari sisi ketahanan berapa tahun, dan konstruksi tahan gempa," katanya.