Jayapura (Antaranews Papua) - PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua mendapat 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) namun untuk memiliki saham tersebut diharuskan membayar melalui pemotongan sebagian hasil deviden.

Head of Corporate Communications and Goverment Relations PT Inalum, Rendi A. Witular, di Jayapura, Kamis menjelaskan sesuai dengan kesepakatan, Inalum akan menjadi pihak yang menalangi pembelian saham PTFI oleh Pemda di Papua yang totalnya sebanyak 10 persen.

"Jadi (sekarang) Inalum talangi, lalu setelah itu Papua akan mencicil lewat pembagian deviden. Tentu tidak semua deviden kita ambil untuk cicilan, jadi ada sebagian deviden untuk bayar hutang dan sebagian untuk dinikmati oleh Pemda," ujarnya.

Ia menyebut biaya yang disepakati untuk membeli 10 persen saham PTFI adalah 820 juta dolar AS dan hingga kini belum ada kesepakatan berapa lama Papua harus melakukan cicilan kepada Inalum.

Menurut dia, kini antara Inalum dan Pemda di Papua akan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fungsinya akan berkaitan dengan pengelolaan saham PTFI.

Rendi menegaskan dengan pembelian saham PTFI, pemerintah Indonesia dan Pemda yang ada di Papua akan memperoleh banyak keuntungan karena potensi tambang di kawasan Mimika dan sekitarnya masih sangat besar.

"51 persen itu senilai Rp54 triliun atau 3,85 miliar dolar AS. Jangan lupa kita keluarkan Rp54 triliun untuk mendapatkan tambang senilai lebih dari Rp2.200 triliun dan laba bersih setelah 2023 sekitar 2 miliar dolar AS," katanya.

Diperkirakan pada Desember 2018 proses divestasi saham PTFI akan selesai dengan rincian 41 persen saham akan dimiliki oleh Inalum dan 10 persen miliki Pemda di Papua (Pemprov Papua 3 persen dan Kabupaten Mimika 7 persen).

Pewarta : Dhias Suwandi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024