Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator Papua John NR Gobay menyoroti keberadaan Museum Noken yang belum beroperasi hingga kini, padahal bangunan museum tersebut sudah lama berdiri.
"Pakai noken itu biasa, tapi ada Museum Noken itu luar biasa. Ayo Pemerintah Provinsi Papua mohon serius urus museum ini agar jadi ikon kebudayaan di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya," katanya di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut dia, Museum Noken yang dibangun Pemerintah Pusat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hingga kini belum juga terdengar gaungnya, bagaimana pengoperasiannya, padahal bangunan atau gedung musuem itu sudah berdiri megah tepat di belakang Gedung Museum Negeri Papua.
"Museum Noken itu dibangun melalui dana pusat, jadi harusnya Pemerintah Provinsi Papua minta agar dihibahkan asetnya itu ke daerah. Lalu dianggarkan dana kelolanya oleh provinsi. Saya menduga Pemerintah Provinsi Papua lewat dinas terkait belum minta dihibahkan aset tersebut," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) kursi pengangkatan adat museum, menilai bahwa hal itu merupakan monumen yang penting dan tanda bahwa noken itu penting karena terkait identitas orang asli Papua.
Untuk itu, kata John yang juga ketua Dewan Adat Paniai itu, Pemerintah Provinsi Papua harus segera ambil alih karena selain menyangkut jati diri orang asli Papua yang telah menjadi situs dunia, pemerintah daerah bisa membentuk UPTD Museum Noken.
"Karena kalau ditangani oleh pemerintah pusat tidak cocok dengan berbagai undang-undang lainnya, karena lingkup urusannya menyangkut pemangku budaya yang hanya terbatas di wilayah Papua saja. Tidak bersifat nasional, sehingga tidak bisa menjadi urusan APBN sekalipun menjadi situs dunia," katanya, mencoba mengusulkan terkait pengelolaan Museum Noken.
Jika tidak bisa, kata dia, maka pengelolaan Museum Noken bisa dipercayakan kepada sebuah yayasan yang khusus mengurus tentang noken, tetapi harus dibiayai oleh pemerintah lewat subsidi untuk pengelolaannya.
"Saya yakin jika Museum Noken dikelola baik akan menjdi satu obyek yang bisa dikunjungi orang dari berbagai daerah apalagi ditempat itu dibuat even-even," kata John NR Gobay.
Senada dengan hal itu, penggagas noken sebagai warisan budaya dunia, Titus Pekey mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat dengan mendirikan Museum Noken di Expo Waena pada awal Oktober 2013 dengan peletakkan batu pertama yang dilakukan Mendikbud M Nuh, didampingi Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
"Hanya saja, bangunan Musem Noken sudah berdiri, katanya juga sudah diisi sejumlah noken, tapi hingga kini tidak beroperasi. Jadi, ini disayangkan, karena sudah lima tahun keberadaanya sejak 2013, tapi Musem Noken itu belum berikan manfaatnya," kata Titus.
Sementara itu, staf Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Aloysius Y Nafurbenan ketika dikonfirmasi belum beroperasinya Museum Noken menyarankan jika hal itu dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
"Sebaiknya dengan Pak Kadis dulu, nanti baru saya," katanya lewat pesan singkat.
"Pakai noken itu biasa, tapi ada Museum Noken itu luar biasa. Ayo Pemerintah Provinsi Papua mohon serius urus museum ini agar jadi ikon kebudayaan di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya," katanya di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut dia, Museum Noken yang dibangun Pemerintah Pusat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hingga kini belum juga terdengar gaungnya, bagaimana pengoperasiannya, padahal bangunan atau gedung musuem itu sudah berdiri megah tepat di belakang Gedung Museum Negeri Papua.
"Museum Noken itu dibangun melalui dana pusat, jadi harusnya Pemerintah Provinsi Papua minta agar dihibahkan asetnya itu ke daerah. Lalu dianggarkan dana kelolanya oleh provinsi. Saya menduga Pemerintah Provinsi Papua lewat dinas terkait belum minta dihibahkan aset tersebut," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) kursi pengangkatan adat museum, menilai bahwa hal itu merupakan monumen yang penting dan tanda bahwa noken itu penting karena terkait identitas orang asli Papua.
Untuk itu, kata John yang juga ketua Dewan Adat Paniai itu, Pemerintah Provinsi Papua harus segera ambil alih karena selain menyangkut jati diri orang asli Papua yang telah menjadi situs dunia, pemerintah daerah bisa membentuk UPTD Museum Noken.
"Karena kalau ditangani oleh pemerintah pusat tidak cocok dengan berbagai undang-undang lainnya, karena lingkup urusannya menyangkut pemangku budaya yang hanya terbatas di wilayah Papua saja. Tidak bersifat nasional, sehingga tidak bisa menjadi urusan APBN sekalipun menjadi situs dunia," katanya, mencoba mengusulkan terkait pengelolaan Museum Noken.
Jika tidak bisa, kata dia, maka pengelolaan Museum Noken bisa dipercayakan kepada sebuah yayasan yang khusus mengurus tentang noken, tetapi harus dibiayai oleh pemerintah lewat subsidi untuk pengelolaannya.
"Saya yakin jika Museum Noken dikelola baik akan menjdi satu obyek yang bisa dikunjungi orang dari berbagai daerah apalagi ditempat itu dibuat even-even," kata John NR Gobay.
Senada dengan hal itu, penggagas noken sebagai warisan budaya dunia, Titus Pekey mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat dengan mendirikan Museum Noken di Expo Waena pada awal Oktober 2013 dengan peletakkan batu pertama yang dilakukan Mendikbud M Nuh, didampingi Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
"Hanya saja, bangunan Musem Noken sudah berdiri, katanya juga sudah diisi sejumlah noken, tapi hingga kini tidak beroperasi. Jadi, ini disayangkan, karena sudah lima tahun keberadaanya sejak 2013, tapi Musem Noken itu belum berikan manfaatnya," kata Titus.
Sementara itu, staf Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Aloysius Y Nafurbenan ketika dikonfirmasi belum beroperasinya Museum Noken menyarankan jika hal itu dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
"Sebaiknya dengan Pak Kadis dulu, nanti baru saya," katanya lewat pesan singkat.