Wamena (ANTARA) - Komandan Kodim (Dandim) 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto mengatakan sekolah pengungsi Nduga tertutup untuk kunjungan aparat TNI dan Polri.
"Sekolah darurat itu terkesan menjadi sekolah tertutup, karena siapapun tidak boleh memasuki area sekolah, termasuk anggota TNI-Polri," kata Candra dalam rilis yang diterima Antara di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu.
Ia menghawatirkan kondisi sekolah pengungsian yang terkesan tertutup bagi kunjungan aparat TNI-Polri itu, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempolitisir dan menimbulkan isu atau persepsi tidak baik terhadap aparat keamanan.
Pihak relawan yang bertugas di sekolah tersebut yang melarang apaat TNI dan Polri untuk berkunjung.
"Jayawijaya daerah aman, sudah memiliki sarana dan prasana sekolah yang memadai, tidak seharusnya ada sekolah darurat, yang justru memperlihatkan ketidakmampuan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk pegunungan tengah dalam mengurus pelajar yang datang," katanya.
Dandim mengaku sudah memediasi pertemuan antara pejabat Dinas Pendidikan Nduga dan Dinas Pendidikan Jayawijaya terkait ratusan pengungsi yang sementara bersekolah di Halaman Gereja Weneroma, Sinakma, Jayawijaya.
Mediasi berlangsung di Markas Kodim 1702/Jayawijaya Jumat,(15/2) dihadiri juga koordinator tim pengungsi Nduga.
"Dari mediasi pertemuan itu, diperoleh kesepakatan bahwa anak-anak sekolah nantinya ditempatkan di SD YPPGI, SMP YPPGI dan SMA YPPGI Anigou Kampung Elekma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, dengan pertimbangan bahwa sanak saudara mereka banyak yang tinggal di daerah tersebut," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Antara saat mengunjungi sekolah pengungsian, aparat TNI/Polri berseragam dilarang masuk ke lingkungan sekolah karena dikhwatirkan membuat anak-anak pengungsi Nduga ketakutan.
Sebanyak 406 lebih anak-anak pengungsi Nduga ini meninggalkan kampung halaman mereka karena trauma pasca kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata melawan TNI dan polisi, yang mulai terjadi pada awal Desember 2018.
"Sekolah darurat itu terkesan menjadi sekolah tertutup, karena siapapun tidak boleh memasuki area sekolah, termasuk anggota TNI-Polri," kata Candra dalam rilis yang diterima Antara di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu.
Ia menghawatirkan kondisi sekolah pengungsian yang terkesan tertutup bagi kunjungan aparat TNI-Polri itu, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempolitisir dan menimbulkan isu atau persepsi tidak baik terhadap aparat keamanan.
Pihak relawan yang bertugas di sekolah tersebut yang melarang apaat TNI dan Polri untuk berkunjung.
"Jayawijaya daerah aman, sudah memiliki sarana dan prasana sekolah yang memadai, tidak seharusnya ada sekolah darurat, yang justru memperlihatkan ketidakmampuan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk pegunungan tengah dalam mengurus pelajar yang datang," katanya.
Dandim mengaku sudah memediasi pertemuan antara pejabat Dinas Pendidikan Nduga dan Dinas Pendidikan Jayawijaya terkait ratusan pengungsi yang sementara bersekolah di Halaman Gereja Weneroma, Sinakma, Jayawijaya.
Mediasi berlangsung di Markas Kodim 1702/Jayawijaya Jumat,(15/2) dihadiri juga koordinator tim pengungsi Nduga.
"Dari mediasi pertemuan itu, diperoleh kesepakatan bahwa anak-anak sekolah nantinya ditempatkan di SD YPPGI, SMP YPPGI dan SMA YPPGI Anigou Kampung Elekma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, dengan pertimbangan bahwa sanak saudara mereka banyak yang tinggal di daerah tersebut," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Antara saat mengunjungi sekolah pengungsian, aparat TNI/Polri berseragam dilarang masuk ke lingkungan sekolah karena dikhwatirkan membuat anak-anak pengungsi Nduga ketakutan.
Sebanyak 406 lebih anak-anak pengungsi Nduga ini meninggalkan kampung halaman mereka karena trauma pasca kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata melawan TNI dan polisi, yang mulai terjadi pada awal Desember 2018.