Jayapura (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Theodorus Kossay mengakui hingga kini sejumlah KPU di daerah ini terancam berutang akibat belum cair dana hibah dari pemerintah daerah setempat.
"Memang betul, saya sudah mendapat laporan tentang adanya pemda yang belum mencairkan dana hibah yang dialokasikan untuk KPU. Bahkan, ada yang mencairkan dana hibah tidak sesuai dengan nominal yang disepakati dan ditanda tangani, " kata Kossay, di Jayapura, Jumat.
Dia mengatakan walaupun pencairan dana tersendat namun pihaknya tetap optimistis pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar sesuai jadwal.
"Kekurangan dana akibat belum cair dana hibah tersebut akan diselesaikan secepatnya setelah pelaksanaan pemilu," kata Kossay seraya meminta komisioner tetap melaksanakan tugasnya .
KPU yang terancam berutang, yaitu KPU Dogiay, KPU Paniai, KPU Waropen, dan KPU Jayapura. Bahkan untuk Kabupaten Jayapura sudah ditanda tangani untuk hibah Rp5 miliar, namun yang diberikan hanya Rp1 miliar, KPU Waropen yang mendapat dana hibah Rp 5 miliar namun hingga kini belum diserahkan.
Adapun pemda yang hanya menghibahkan dana beberapa miliaran, namun pengiriman logistik menjadi tanggung jawab pemda, seperti yang dilakukan Pemkaba Sarmi.
Ketika ditanya tentang pengiriman logistik,Theodorus Kossay mengatakan untuk daerah gunung sebagian besar menggunakan pesawat atau helikopter, sedangkan di pantai menggunakan kapal.
Karena itu, pihaknya berharap agar pemda segera mencairkan dana hibah yang diperuntukkan bagi KPU di daerah.
"Memang betul, saya sudah mendapat laporan tentang adanya pemda yang belum mencairkan dana hibah yang dialokasikan untuk KPU. Bahkan, ada yang mencairkan dana hibah tidak sesuai dengan nominal yang disepakati dan ditanda tangani, " kata Kossay, di Jayapura, Jumat.
Dia mengatakan walaupun pencairan dana tersendat namun pihaknya tetap optimistis pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar sesuai jadwal.
"Kekurangan dana akibat belum cair dana hibah tersebut akan diselesaikan secepatnya setelah pelaksanaan pemilu," kata Kossay seraya meminta komisioner tetap melaksanakan tugasnya .
KPU yang terancam berutang, yaitu KPU Dogiay, KPU Paniai, KPU Waropen, dan KPU Jayapura. Bahkan untuk Kabupaten Jayapura sudah ditanda tangani untuk hibah Rp5 miliar, namun yang diberikan hanya Rp1 miliar, KPU Waropen yang mendapat dana hibah Rp 5 miliar namun hingga kini belum diserahkan.
Adapun pemda yang hanya menghibahkan dana beberapa miliaran, namun pengiriman logistik menjadi tanggung jawab pemda, seperti yang dilakukan Pemkaba Sarmi.
Ketika ditanya tentang pengiriman logistik,Theodorus Kossay mengatakan untuk daerah gunung sebagian besar menggunakan pesawat atau helikopter, sedangkan di pantai menggunakan kapal.
Karena itu, pihaknya berharap agar pemda segera mencairkan dana hibah yang diperuntukkan bagi KPU di daerah.