Timika (ANTARA) - Manajemen PT Freeport Indonesia tetap berkomitmen untuk menyalurkan dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat lokal Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Timika, Jumat, mengatakan penyaluran dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang kini berubah status menjadi yayasan tetap akan dilakukan meskipun kini jumlahnya menurun seiring dengan turunnya produksi tambang Freeport.
"Program CSR (Community Social & Responsibility) tetap kita lanjutkan terutama yang dikelola langsung oleh PT Freeport Indonesia. Kalau yang diterima LPMAK jumlahnya pasti berkurang karena reveneu PTFI juga berkurang. Kalau revenue PTFI berkurang maka secara otomatis satu persen dari itu juga pasti berkurang," jelas Tony.
Tony mengaku sudah menyampaikan informasi tentang penurunan produksi Freeport tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan baik lembaga masyarakat lokal yang ada di sekitar area pertambangan termasuk LPMAK maupun Pemkab Mimika.
Penurunan produksi tambang Freeport sebagai akibat berakhirnya masa operasi tambang terbuka Grassberg juga akan mempengaruhi kontribusi Freeport kepada pemerintah, termasuk dalam hal pembayaran royalti yang akan diterima oleh Kabupaten Mimika.
"Semua pasti berpengaruh baik royalti, pajak perseroan badan pasti berkurang. Meski begitu, investasi kita tetap pada level yang sama yaitu sekitar satu miliar dollar AS per tahun atau setara Rp15 triliun," jelas Tony.
Ia menyebut dalam beberapa tahun ini hingga 2021 produksi tambang Freeport akan mengalami penurunan drastis hingga 50 persen.
Dengan menurunnya produksi tambang Freeport tersebut maka penghasilan yang akan diperoleh perusahaan yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya itu telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum memiliki 51,2 persen saham PTFI) juga mengalami penurunan.
"Mungkin masih ada untung, tapi kita tetap melakukan investasi tambang bawah tanah. Itu tidak bisa berhenti karena begitu kita hentikan maka dalam waktu tiga hingga empat bulan itu akan colaps. Oleh karena itu investasi tambang bawah tanah tetap akan kita lakukan dan lanjutkan," jelas Tony.
Untuk diketahui, PT Freeport telah menyalurkan dana program pengembangan masyarakat lokal sekitar area pertambangan di Kabupaten Mimika sejak 1996.
Lembaga yang mengelola dana kemitraan (satu persen dari pendapatan kotor PTFI) Freeport beberapa kali mengalami perubahan nama, dimulai dari Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja), dan terakhir menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Sejak 13 Juni 2019, LPMAK berubah status menjadi yayasan.
LPMAK sendiri memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang utama yaitu pemberdayaan pendidikan masyarakat lokal, pemberdayaan kesehatan masyarakat lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Disamping itu, LPMAK juga terlibat dalam program infrastruktur seperti pembangunan rumah-rumah masyarakat lokal dan infrastruktur umum, dukungan bagi lembaga adat Suku Amungme dan Kamoro (Lemasa dan Lemasko) serta sejumlah lembaga keagamaan setempat.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Timika, Jumat, mengatakan penyaluran dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang kini berubah status menjadi yayasan tetap akan dilakukan meskipun kini jumlahnya menurun seiring dengan turunnya produksi tambang Freeport.
"Program CSR (Community Social & Responsibility) tetap kita lanjutkan terutama yang dikelola langsung oleh PT Freeport Indonesia. Kalau yang diterima LPMAK jumlahnya pasti berkurang karena reveneu PTFI juga berkurang. Kalau revenue PTFI berkurang maka secara otomatis satu persen dari itu juga pasti berkurang," jelas Tony.
Tony mengaku sudah menyampaikan informasi tentang penurunan produksi Freeport tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan baik lembaga masyarakat lokal yang ada di sekitar area pertambangan termasuk LPMAK maupun Pemkab Mimika.
Penurunan produksi tambang Freeport sebagai akibat berakhirnya masa operasi tambang terbuka Grassberg juga akan mempengaruhi kontribusi Freeport kepada pemerintah, termasuk dalam hal pembayaran royalti yang akan diterima oleh Kabupaten Mimika.
"Semua pasti berpengaruh baik royalti, pajak perseroan badan pasti berkurang. Meski begitu, investasi kita tetap pada level yang sama yaitu sekitar satu miliar dollar AS per tahun atau setara Rp15 triliun," jelas Tony.
Ia menyebut dalam beberapa tahun ini hingga 2021 produksi tambang Freeport akan mengalami penurunan drastis hingga 50 persen.
Dengan menurunnya produksi tambang Freeport tersebut maka penghasilan yang akan diperoleh perusahaan yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya itu telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum memiliki 51,2 persen saham PTFI) juga mengalami penurunan.
"Mungkin masih ada untung, tapi kita tetap melakukan investasi tambang bawah tanah. Itu tidak bisa berhenti karena begitu kita hentikan maka dalam waktu tiga hingga empat bulan itu akan colaps. Oleh karena itu investasi tambang bawah tanah tetap akan kita lakukan dan lanjutkan," jelas Tony.
Untuk diketahui, PT Freeport telah menyalurkan dana program pengembangan masyarakat lokal sekitar area pertambangan di Kabupaten Mimika sejak 1996.
Lembaga yang mengelola dana kemitraan (satu persen dari pendapatan kotor PTFI) Freeport beberapa kali mengalami perubahan nama, dimulai dari Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja), dan terakhir menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Sejak 13 Juni 2019, LPMAK berubah status menjadi yayasan.
LPMAK sendiri memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang utama yaitu pemberdayaan pendidikan masyarakat lokal, pemberdayaan kesehatan masyarakat lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Disamping itu, LPMAK juga terlibat dalam program infrastruktur seperti pembangunan rumah-rumah masyarakat lokal dan infrastruktur umum, dukungan bagi lembaga adat Suku Amungme dan Kamoro (Lemasa dan Lemasko) serta sejumlah lembaga keagamaan setempat.