Jayapura (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Provinsi Papua, menggelar pelatihan bagi pemandu wisata di wilayah kerjanya selama empat hari mulai dari 25 sampai 29 Juni 2019.
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano membuka pelatihan yang diikuti oleh 50 pemandu wisata dari 10 kampung yang ada di Jayapura itu pada Selasa.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Matias B. Mano mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pemandu wisata dalam memberikan informasi serta melayani wisatawan.
Dia menekankan pentingnya para pemandu wisata menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
"Pemanfaatan teknologi dari teman-teman pemandu wisata ini harus ditingkatkan. Jadi jangan cuma memandu saja, tetapi tidak bisa meng-upload atau mengirimkan informasi tersebut. Sekarang zaman sudah berbasis IT," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Benhur menjelaskan pula bahwa saat ini belum semua objek wisata dikelola oleh pemerintah kota, masih ada objek wisata yang dikelola oleh pemilik hak ulayat tanah.
Pemerintah Kota, ia menjelaskan, berusaha menertibkan penarikan tarif masuk ke objek-objek wisata yang tidak dikelola oleh pemerintah.
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano membuka pelatihan yang diikuti oleh 50 pemandu wisata dari 10 kampung yang ada di Jayapura itu pada Selasa.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Matias B. Mano mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pemandu wisata dalam memberikan informasi serta melayani wisatawan.
Dia menekankan pentingnya para pemandu wisata menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
"Pemanfaatan teknologi dari teman-teman pemandu wisata ini harus ditingkatkan. Jadi jangan cuma memandu saja, tetapi tidak bisa meng-upload atau mengirimkan informasi tersebut. Sekarang zaman sudah berbasis IT," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Benhur menjelaskan pula bahwa saat ini belum semua objek wisata dikelola oleh pemerintah kota, masih ada objek wisata yang dikelola oleh pemilik hak ulayat tanah.
Pemerintah Kota, ia menjelaskan, berusaha menertibkan penarikan tarif masuk ke objek-objek wisata yang tidak dikelola oleh pemerintah.