Timika (ANTARA) - Jajaran Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Provinsi Papua memperkirakan jumlah anak jalanan di Kota Timika kini mencapai seribuan orang sehingga membutuhkan penanganan serius dengan melibatkan semua pihak terkait.
Kepala Dinsos Mimika Petrus Yumte di Timika, Kamis, mengatakan penyebab makin besarnya jumlah anak jalanan di Kota Timika lantaran mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua, tidak bersekolah dan rata-rata berasal dari keluarga yang bermasalah (broken home).
"Persoalan dasar mereka itu karena dari rumah sudah tidak beres, pendidikan terbengkalai, tidak mendapat perhatian dari orang tua sehingga berkeliaran mencari teman untuk pergi isap lem aiko aibon, minum alkohol, mabuk-mabukan, bahkan tidak sedikit juga terlibat dalam kelompok dan jaringan pencurian. Ini tentu sangat meresahkan," kata Yumte.
Beberapa waktu lalu, katanya, Dinsos Mimika pernah mendata jumlah anak jalanan di Kota Timika. Namun anak jalanan yang sudah terdata baru pada dua distrik (kecamatan) yaitu Mimika Baru dan Wania dengan total mencapai lebih dari 400 orang.
"Yang sudah kami data baru dua distrik, itupun belum seluruhnya. Jumlahnya sekitar 400-an orang. Kalau didata semua, bisa mencapai ribuan," jelas Yumte.
Beberapa anak jalanan kini ditampung dan dibina di Panti Rehabilitasi milik Dinsos Mimika yang berada di kawasan SP4, Distrik Wania. Bahkan beberapa lembaga sosial swasta di Timika juga ikut menampung, membina dan mendampingi anak-anak yang bermasalah tersebut.
Yumte mengatakan penanganan anak jalanan yang kian banyak di Kota Timika memerlukan sebuah peraturan daerah untuk bisa melakukan pengawasan yang melibatkan lintas sektor.
"Kami tidak bisa awasi sendiri mereka-mereka ini. Sebagai contoh, ada banyak anak-anak yang isap lem aiko aibon (lem kayu) di Timika. Pengawasan terhadap penjualan produk itu menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau tidak ada Perda yang mengatur, susah kita mengurus dan menekan kasus anak aibon ini," ujarnya.
Yumte juga berharap dukungan dari sektor swasta termasuk sejumlah perusahaan berskala besar di Timika untuk ikut membantu penanganan permasalahan anak jalanan yang kian banyak di wilayah itu.
"Di Timika ini ada banyak perusahaan berskala besar, ada juga lembaga keagamaan, tolong bantu pemerintah untuk bersama-sama menangani permasalahan anak jalanan ini agar mereka bisa memiliki harapan untuk hari esok yang lebih baik," harapnya.
Kepala Dinsos Mimika Petrus Yumte di Timika, Kamis, mengatakan penyebab makin besarnya jumlah anak jalanan di Kota Timika lantaran mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua, tidak bersekolah dan rata-rata berasal dari keluarga yang bermasalah (broken home).
"Persoalan dasar mereka itu karena dari rumah sudah tidak beres, pendidikan terbengkalai, tidak mendapat perhatian dari orang tua sehingga berkeliaran mencari teman untuk pergi isap lem aiko aibon, minum alkohol, mabuk-mabukan, bahkan tidak sedikit juga terlibat dalam kelompok dan jaringan pencurian. Ini tentu sangat meresahkan," kata Yumte.
Beberapa waktu lalu, katanya, Dinsos Mimika pernah mendata jumlah anak jalanan di Kota Timika. Namun anak jalanan yang sudah terdata baru pada dua distrik (kecamatan) yaitu Mimika Baru dan Wania dengan total mencapai lebih dari 400 orang.
"Yang sudah kami data baru dua distrik, itupun belum seluruhnya. Jumlahnya sekitar 400-an orang. Kalau didata semua, bisa mencapai ribuan," jelas Yumte.
Beberapa anak jalanan kini ditampung dan dibina di Panti Rehabilitasi milik Dinsos Mimika yang berada di kawasan SP4, Distrik Wania. Bahkan beberapa lembaga sosial swasta di Timika juga ikut menampung, membina dan mendampingi anak-anak yang bermasalah tersebut.
Yumte mengatakan penanganan anak jalanan yang kian banyak di Kota Timika memerlukan sebuah peraturan daerah untuk bisa melakukan pengawasan yang melibatkan lintas sektor.
"Kami tidak bisa awasi sendiri mereka-mereka ini. Sebagai contoh, ada banyak anak-anak yang isap lem aiko aibon (lem kayu) di Timika. Pengawasan terhadap penjualan produk itu menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau tidak ada Perda yang mengatur, susah kita mengurus dan menekan kasus anak aibon ini," ujarnya.
Yumte juga berharap dukungan dari sektor swasta termasuk sejumlah perusahaan berskala besar di Timika untuk ikut membantu penanganan permasalahan anak jalanan yang kian banyak di wilayah itu.
"Di Timika ini ada banyak perusahaan berskala besar, ada juga lembaga keagamaan, tolong bantu pemerintah untuk bersama-sama menangani permasalahan anak jalanan ini agar mereka bisa memiliki harapan untuk hari esok yang lebih baik," harapnya.