Jayapura (ANTARA) - Legislator Papua John NR Gobay menilai pertemuan Presiden terpilih Jokowi dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menggambarkan bahwa tidak ada lagi perlombaan ataupun permusuhan politik pada pemilu lalu, tetapi persahabatan.
"Ini sebuah proses demokrasi ya. Jadi, bukan perang dan permusuhan. Lebih tepatnya kompetisi politik, selesai berlomba maka melanjutkan pertemanan dan persahabatan kembali.Tidak ada permusuhan, yang ada ialah pendapat yang berbeda mengenai cara memajukan negara," katanya di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam.
Menurut dia, seharusnya pertemuan tersebut mengisyaratkan kepada kedua kubu yang sebelumnya bersitegang pada pemilu lalu, juga sudah selesai dan jangan lagi diungkit untuk kemudian dijadikan acuan atau wacana yang bisa memperkeruh suasana.
"Jangan berlomba saling meyakinkan rakyat untuk hal negatif tapi kearah postif. Tapi sayangnya dalam kompetisi 2019 ada kekuatan lain yang menunggangi dengan agenda sendiri tapi pura-pura mendukung. Terbukti saat sudah berdamai ternyata ada yang bersuara menolak perdamaian itu. Ketahuan siapa itu," katanya.
John yang juga salah satu tokoh ada dari wilayah Mee Pago itu meyakini bahwa Presiden terpilih Jokowi akan menjalankan amanah dari rakyat dengan benar dan baik, termasuk akan merangkul kembali para pihak yang bersebrangan dengannya.
"Saya percaya Bapak Presiden Jokowi diberkati Tuhan karena hatinya yang tulus dan tidak arogan memimpin bangsa besar ini. Visi dan Misi Bapak Presiden periode ke II harapannya fokus bangun pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah keharusan dan bentuk kongkrit dari UUD dasar 1945," katanya.
Sementara, Prabowo, menurut dia, adalah sosok yang menunjukkan kenegarawanan. Dimana usai pemilu langsung melakukan pertemuan dengan Jokowi.
"Prabowo adalah sosok yang menunjukkan jiwa besar dan kenegarawanan pertemuan di MRT itu," katanya.
Berkaitan dengan Papua, John menyarankan kepada Presdien Jokowi agar ada Kementerian Khusus wilayah bagian Timur Indonesia (Malanesian).
"Untuk ikut mendorong percepatan pembangunan manusia Indonesia yang kuat dalam budaya, bahasa dan berdaya saing global.
Atau sebuah kementrian khusus untuk daerah yang berstatus khusus dan istimewa atau urusan Papua," katanya.
"Ini sebuah proses demokrasi ya. Jadi, bukan perang dan permusuhan. Lebih tepatnya kompetisi politik, selesai berlomba maka melanjutkan pertemanan dan persahabatan kembali.Tidak ada permusuhan, yang ada ialah pendapat yang berbeda mengenai cara memajukan negara," katanya di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam.
Menurut dia, seharusnya pertemuan tersebut mengisyaratkan kepada kedua kubu yang sebelumnya bersitegang pada pemilu lalu, juga sudah selesai dan jangan lagi diungkit untuk kemudian dijadikan acuan atau wacana yang bisa memperkeruh suasana.
"Jangan berlomba saling meyakinkan rakyat untuk hal negatif tapi kearah postif. Tapi sayangnya dalam kompetisi 2019 ada kekuatan lain yang menunggangi dengan agenda sendiri tapi pura-pura mendukung. Terbukti saat sudah berdamai ternyata ada yang bersuara menolak perdamaian itu. Ketahuan siapa itu," katanya.
John yang juga salah satu tokoh ada dari wilayah Mee Pago itu meyakini bahwa Presiden terpilih Jokowi akan menjalankan amanah dari rakyat dengan benar dan baik, termasuk akan merangkul kembali para pihak yang bersebrangan dengannya.
"Saya percaya Bapak Presiden Jokowi diberkati Tuhan karena hatinya yang tulus dan tidak arogan memimpin bangsa besar ini. Visi dan Misi Bapak Presiden periode ke II harapannya fokus bangun pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah keharusan dan bentuk kongkrit dari UUD dasar 1945," katanya.
Sementara, Prabowo, menurut dia, adalah sosok yang menunjukkan kenegarawanan. Dimana usai pemilu langsung melakukan pertemuan dengan Jokowi.
"Prabowo adalah sosok yang menunjukkan jiwa besar dan kenegarawanan pertemuan di MRT itu," katanya.
Berkaitan dengan Papua, John menyarankan kepada Presdien Jokowi agar ada Kementerian Khusus wilayah bagian Timur Indonesia (Malanesian).
"Untuk ikut mendorong percepatan pembangunan manusia Indonesia yang kuat dalam budaya, bahasa dan berdaya saing global.
Atau sebuah kementrian khusus untuk daerah yang berstatus khusus dan istimewa atau urusan Papua," katanya.