Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, akan menyiapkan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah serentak pada September 2020.
"Pemkab Supiori berkewajiban membantu KPU dalam menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020," kata Bupati Supiori Jules F.Warikar dalam keterangannya di Biak, Senin, menanggapi alokasi dana hibah pilkada serentak 2020 di Kabupaten Supiori.
Jules Warikar mengakui hingga saat ini pihaknya belum dapat menyebut berapa besaran pengajuan anggaran tahapan pilkada untuk KPU Supiori karena belum menerima permintaan pengajuan dana.
Ia mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan agenda pemilihan kepala daerah bupati, wali kota dan gubernur secara serentak, sehingga pemerintah kabupaten berwenang mengalokasikan dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan pilkada.
Bupati mengharapkan KPU kabupaten menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran pilkada serentak 2020 kepada pemerintah kabupaten sehingga dapat diinformasikan ke DPRD dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Saya harapkan tahapan pilkada serentak 2020 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan berjalan lancar dan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kabupate Supiori," kata Jules Warikar.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pilkada serentak 2020 akan berlangsung di 270 kabupaten/kota dan sembilan provinsi di Tanah Air.
"Pemkab Supiori berkewajiban membantu KPU dalam menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020," kata Bupati Supiori Jules F.Warikar dalam keterangannya di Biak, Senin, menanggapi alokasi dana hibah pilkada serentak 2020 di Kabupaten Supiori.
Jules Warikar mengakui hingga saat ini pihaknya belum dapat menyebut berapa besaran pengajuan anggaran tahapan pilkada untuk KPU Supiori karena belum menerima permintaan pengajuan dana.
Ia mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan agenda pemilihan kepala daerah bupati, wali kota dan gubernur secara serentak, sehingga pemerintah kabupaten berwenang mengalokasikan dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan pilkada.
Bupati mengharapkan KPU kabupaten menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran pilkada serentak 2020 kepada pemerintah kabupaten sehingga dapat diinformasikan ke DPRD dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Saya harapkan tahapan pilkada serentak 2020 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan berjalan lancar dan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kabupate Supiori," kata Jules Warikar.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pilkada serentak 2020 akan berlangsung di 270 kabupaten/kota dan sembilan provinsi di Tanah Air.