Biak (ANTARA) - Sebanyak 257 pemerintahan kampung/desa di Kabupaten Biak Numfor, Papua segera menerapkan perencanaan penggunaan anggaran dana desa tahun 2020 melalui aplikasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Biak (APDESI) Simon Ronsumbre di Biak, Jumat mengatakan, para kepala kampung dan bendahara sudah mendapat bimbingan teknis pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes.
"Saya harapkan setelah mendapat pelatihan bimbingan teknis dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua para kepala kampung bisa mengaplikasikan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan," harap Ketua APDESI Biak Simon Ronsumbre menanggapi pelatihan aplikasi Siskeudes versi 2.0.
Ia mengakui, setiap kepala kampung mempunyai tanggungjawab penuh mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat kampung setempat.
Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini, menurut Simon, maka para kepala kampung tidak bisa lagi menyalahgunakan dana desa yang diberikan pemerintah karena telah terdata lewat aplikasi Siskeudes.
"APDESI menilai pelatihan Siskeudes merupakan program penguatan kapasitas diri kepala kampung dan bendahara sebagai pihak bertanggungjawab mengelola dana desa," ungkap Ketua APDESI Biak Simon Ronsumbre.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi MAP meminta kepala kampung dapat mengimplementasikan program perencanaan penggunaan anggaran melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0.
Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes produk BPKP, menurut Setyo Budi, maka kecil kemungkinan akan terjadinya penyelewenangan dana desa.
"Ya karena adanya perencanaan penggunaan dana desa terprogram melalui aplikasi Siskeudes diharapkan tidak lagi muncul penyimpangan anggaran dana desa di Kabupaten Biak Numfor," ujar Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi.
Setyo Budi mengakui, pihak DPMK Biak melalui tenaga pendamping proram dana desa akan melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga mengurangi adanya kesalahan dari memasukkan data perencanaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes.
Berdasarkan data program pelatihan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 merupakan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tata kelola keuangan dana desa di Indonesia.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Biak (APDESI) Simon Ronsumbre di Biak, Jumat mengatakan, para kepala kampung dan bendahara sudah mendapat bimbingan teknis pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes.
"Saya harapkan setelah mendapat pelatihan bimbingan teknis dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua para kepala kampung bisa mengaplikasikan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan," harap Ketua APDESI Biak Simon Ronsumbre menanggapi pelatihan aplikasi Siskeudes versi 2.0.
Ia mengakui, setiap kepala kampung mempunyai tanggungjawab penuh mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat kampung setempat.
Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini, menurut Simon, maka para kepala kampung tidak bisa lagi menyalahgunakan dana desa yang diberikan pemerintah karena telah terdata lewat aplikasi Siskeudes.
"APDESI menilai pelatihan Siskeudes merupakan program penguatan kapasitas diri kepala kampung dan bendahara sebagai pihak bertanggungjawab mengelola dana desa," ungkap Ketua APDESI Biak Simon Ronsumbre.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi MAP meminta kepala kampung dapat mengimplementasikan program perencanaan penggunaan anggaran melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0.
Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes produk BPKP, menurut Setyo Budi, maka kecil kemungkinan akan terjadinya penyelewenangan dana desa.
"Ya karena adanya perencanaan penggunaan dana desa terprogram melalui aplikasi Siskeudes diharapkan tidak lagi muncul penyimpangan anggaran dana desa di Kabupaten Biak Numfor," ujar Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Biak Setyo Budi.
Setyo Budi mengakui, pihak DPMK Biak melalui tenaga pendamping proram dana desa akan melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga mengurangi adanya kesalahan dari memasukkan data perencanaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes.
Berdasarkan data program pelatihan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 merupakan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi tata kelola keuangan dana desa di Indonesia.