Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk berdialog langsung kepada masyarakat Papua di Papua guna menyelesaikan persoalan di bumi Cendrawasih itu pasca kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
"Komnas HAM sejak awal menyarankan agar Presiden Joko Widodo datang ke Papua dan berdialog langsung dengan semua kelompok masyarakat yang ada di Papua agar persoalan-persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menerima anggota DPRP Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Namun demikian, pihaknya menghargai upaya Presiden Jokowi dengan mengundang tokoh-tokoh Papua datang ke Istana Negara.
Masyarakat Papua mengharapkan agar Presiden Jokowi datang ke tanah Papua dan bisa berdialog langsung dengan seluruh masyarakat Papua.
"Bukan bertemu hanya kelompok tertentu saja, tetapi semua kelompok masyarakat Papua," katanya.
Selama ini, tambah Taufan, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua dengan melalui pendekatan keamanan.
Padahal, tambah dia, pendekatan keamanan tidak dapat menyelesaikan persoalan Papua secara keseluruhan.
"Lakukan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan. Akan terjadi saling menekan antara kedua belah pihak, baik masyarakat maupun aparat keamanan," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRP Papua John Gobai menyebutkan kedatangannya ke Komnas HAM untuk meminta bantuan agar warga Papua yang ditahan oleh aparat kepolisian dibebaskan.
"Mereka (warga Papua) melakukan aksi kerusuhan lantaran akibat dari aksi rasisme dan ujaran kebencian kepada masyarakat Papua di Surabaya. Bagi kami itu sebuah ekspresi yang diluapkan masyarakat Papua," kata John.
Menurut dia, pengiriman pasukan ke Papua hingga 6000 personil sudah membuat masyarakat Papua tidak nyaman.
"Hak hidup kita sudah dicabut, hak untuk merasa nyaman tinggal di kampung juga hilang. Kami minta agar pasukan yang dikirim ke Papua ditarik kembali karena di Papua sudah ada personil TNI-Polri," tuturnya.
Ia berharap Presiden Jokowi bisa berdialog langsung dengan semua kelompok masyarakat di Papua.
"Jangan mengkotak-kotakkan masyarakat yang ada di Papua. Baik, masyarakat asli Papua maupun dengan masyarakat pendatang atau kelompok yang mendukung referendum dengan kelompok yang menolak referendum. Kita ini hidup bersaudara disana. Jangan situasi ini menimbulkan polarisasi di masyarakat. Pemerintah harus merangkul semua," ujar John.
"Komnas HAM sejak awal menyarankan agar Presiden Joko Widodo datang ke Papua dan berdialog langsung dengan semua kelompok masyarakat yang ada di Papua agar persoalan-persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menerima anggota DPRP Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Namun demikian, pihaknya menghargai upaya Presiden Jokowi dengan mengundang tokoh-tokoh Papua datang ke Istana Negara.
Masyarakat Papua mengharapkan agar Presiden Jokowi datang ke tanah Papua dan bisa berdialog langsung dengan seluruh masyarakat Papua.
"Bukan bertemu hanya kelompok tertentu saja, tetapi semua kelompok masyarakat Papua," katanya.
Selama ini, tambah Taufan, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua dengan melalui pendekatan keamanan.
Padahal, tambah dia, pendekatan keamanan tidak dapat menyelesaikan persoalan Papua secara keseluruhan.
"Lakukan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan. Akan terjadi saling menekan antara kedua belah pihak, baik masyarakat maupun aparat keamanan," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRP Papua John Gobai menyebutkan kedatangannya ke Komnas HAM untuk meminta bantuan agar warga Papua yang ditahan oleh aparat kepolisian dibebaskan.
"Mereka (warga Papua) melakukan aksi kerusuhan lantaran akibat dari aksi rasisme dan ujaran kebencian kepada masyarakat Papua di Surabaya. Bagi kami itu sebuah ekspresi yang diluapkan masyarakat Papua," kata John.
Menurut dia, pengiriman pasukan ke Papua hingga 6000 personil sudah membuat masyarakat Papua tidak nyaman.
"Hak hidup kita sudah dicabut, hak untuk merasa nyaman tinggal di kampung juga hilang. Kami minta agar pasukan yang dikirim ke Papua ditarik kembali karena di Papua sudah ada personil TNI-Polri," tuturnya.
Ia berharap Presiden Jokowi bisa berdialog langsung dengan semua kelompok masyarakat di Papua.
"Jangan mengkotak-kotakkan masyarakat yang ada di Papua. Baik, masyarakat asli Papua maupun dengan masyarakat pendatang atau kelompok yang mendukung referendum dengan kelompok yang menolak referendum. Kita ini hidup bersaudara disana. Jangan situasi ini menimbulkan polarisasi di masyarakat. Pemerintah harus merangkul semua," ujar John.