Asmat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, menghibahkan dana sebesar Rp65 miliar lebih, guna mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kabupaten itut pada 2020.

Terkait itu, Pemkab Asmat bersama KPU, Bawaslu dan Polres setempat melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah di aula Bakesbangpol Asmat, Kamis (3/10).

Acara itu dihadiri Bupati Elisa Kambu, Sekda Bartholomeus Bokoropces, Ketua KPU Veronikus Asse, Ketua Bawaslu Markus Pasan, Wakapolres Umar Sulaiman, Kepala BPKAD Hallason Frans Sinurat dan sejumlah pejabat.

Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan bahwa dana tersebut dihibahkan kepada tiga lembaga setempat, yakni KPU sebesar Rp45,9 miliar, Bawaslu Rp17 miliar dan Polres Rp3 miliar. Anggaran akan dicairkan pada awal 2020.

“Rencana pembiayaan pemilukada Asmat tahun 2020 sebesar Rp65 miliar lebih. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan di 2020,” kata Elisa usai menandatangani naskah perjanjian hibah dana pemilukada.
  Sejumlah komisioner KPU dan anggota Bawaslu Kabupaten Asmat, Papua, menghadiri acara penandatanganan naskah hibah dana Pemilukada Kabupaten Asmat di Agats, Kamis (3/10). (ANTARA News Papua/HO/Eman)
Elisa menambahkan pengalokasian dana hibah itu merupakan komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pemilukada Kabupaten Asmat, guna kesinambungan pembangunan di kabupaten itu.

“Alokasi dana hibah ini merujuk pada Pemilukada 2015 serta kemampuan fiskal. Sehingga saya harapkan ini dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesuksesan pemilukada,” ujarnya.

Ketua KPU Asmat Veronikus Asse mengatakan bahwa setelah melakukan penandatanganan naskah hibah dan pencairan dana, pihaknya siap melaksanakan tahapan pemilukada sesuai peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019.

“Kami juga sudah siap untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Tahapannya dimulai dari sekarang, diawali dengan perolehan data DP4 dan tahapan-tahapan selanjutnya,” kata Asse.

Wakapolres Asmat Umar Sulaiman mengatakan kepolisian setempat siap mengawal dan mengamankan pemilukada Kabupaten Asmat 2020, sehingga tahapan dan proses pesta demokrasi itu berjalan aman, tertib dan lancar.

“Kami mungkin akan minta BKO dari Polda Papua untuk membantu pengamanan, mengingat jumlah TPS ada sekitar tiga ratusan,” kata Umar. (*/adv)

Pewarta : Eman
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024