Jakarta (ANTARA) - Menjelang akhir masa kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK), Indonesia kembali mengukir prestasi di dunia internasional dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.
Sebelumnya, Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
"Bersyukur bahwa di akhir masa kerja Presiden Jokowi untuk periode pertama, kita sekali lagi dapat menyukseskan pencalonan Indonesia di Dewan HAM. Kita berhasil dengan suara terbanyak," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sesi nonton bareng pemungutan suara pencalonan anggota Dewan HAM PBB di Kemlu, Jakarta, Kamis malam.
Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan secara rahasia dan tertutup itu menunjukkan Indonesia unggul dengan 174 suara, disusul Jepang dengan dengan 165 suara, Korea Selatan dengan 165 suara, serta Kepulauan Marshall dengan 123 suara.
Keempat negara ini akan mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB.
Retno mengungkapkan kemenangan Indonesia adalah buah kerja keras para diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah melakukan lobi dan kampanye mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan HAM PBB sejak tahun lalu.
Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan Indonesia melakukan pertemuan sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB.
Pendekatan dengan seluruh anggota PBB tidak hanya dilakukan di Markas PBB New York dan Jenewa, tetapi juga dilaksanakan oleh para duta besar RI di wilayah penugasannya masing-masing untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia.
Lobi dan kampanye tersebut juga dilakukan oleh menlu, wamenlu, dan para pejabat Kemlu RI. Bahkan dalam Sidang Umum ke-74 PBB dan Sidang ke-40 Dewan HAM PBB, pemerintah RI melalukan sedikitnya 50 pertemuan di tingkat menlu, wamenlu, dan dubes untuk memastikan suara bagi Indonesia.
"Hingga saat-saat terakhir, saya mendapat laporan dari wakil tetap RI di New York, bahwa lobi masih terus dilakukan," ujar Menlu Retno.
"Dan akhirnya pada hari ini, Indonesia menang dalam kompetisi ini dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB," ia melanjutkan.
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB disebut Retno sebagai amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia.
Amanah itu akan ditunaikan sebaik-baiknya oleh Indonesia, dengan memajukan HAM di tingkat nasional maupun global, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007; 2007-2010; 2011-2014; dan 2015-2017.
Pemilihan kali ini dilaksanakan untuk mengisi 14 kursi Dewan HAM PBB mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat.
Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.
Sebelumnya, Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
"Bersyukur bahwa di akhir masa kerja Presiden Jokowi untuk periode pertama, kita sekali lagi dapat menyukseskan pencalonan Indonesia di Dewan HAM. Kita berhasil dengan suara terbanyak," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sesi nonton bareng pemungutan suara pencalonan anggota Dewan HAM PBB di Kemlu, Jakarta, Kamis malam.
Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan secara rahasia dan tertutup itu menunjukkan Indonesia unggul dengan 174 suara, disusul Jepang dengan dengan 165 suara, Korea Selatan dengan 165 suara, serta Kepulauan Marshall dengan 123 suara.
Keempat negara ini akan mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB.
Retno mengungkapkan kemenangan Indonesia adalah buah kerja keras para diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah melakukan lobi dan kampanye mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan HAM PBB sejak tahun lalu.
Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan Indonesia melakukan pertemuan sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB.
Pendekatan dengan seluruh anggota PBB tidak hanya dilakukan di Markas PBB New York dan Jenewa, tetapi juga dilaksanakan oleh para duta besar RI di wilayah penugasannya masing-masing untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia.
Lobi dan kampanye tersebut juga dilakukan oleh menlu, wamenlu, dan para pejabat Kemlu RI. Bahkan dalam Sidang Umum ke-74 PBB dan Sidang ke-40 Dewan HAM PBB, pemerintah RI melalukan sedikitnya 50 pertemuan di tingkat menlu, wamenlu, dan dubes untuk memastikan suara bagi Indonesia.
"Hingga saat-saat terakhir, saya mendapat laporan dari wakil tetap RI di New York, bahwa lobi masih terus dilakukan," ujar Menlu Retno.
"Dan akhirnya pada hari ini, Indonesia menang dalam kompetisi ini dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB," ia melanjutkan.
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB disebut Retno sebagai amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia.
Amanah itu akan ditunaikan sebaik-baiknya oleh Indonesia, dengan memajukan HAM di tingkat nasional maupun global, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007; 2007-2010; 2011-2014; dan 2015-2017.
Pemilihan kali ini dilaksanakan untuk mengisi 14 kursi Dewan HAM PBB mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat.
Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.