Asmat (ANTARA) - Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Asmat Elisa Kambu usai melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan daerah, lembaga masyarakat adat dan tokoh masyarakat di Agats, Selasa (19/11).
Rapat dalam rangka mendukung aspirasi pemekaran PPS itu dihadiri Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo, Sekda Bartholomeus Bokoropces, Wakil Ketua sementara DPRD Silvester Biakai bersama sejumlah anggota dewan, para kepala instansi daerah dan unsur TNI-Polri.
“Kita bergabung dengan Merauke, Mappi, Boven Digul dan Pegunungan Bintang untuk memberikan dukungan kepada pusat dalam memekarkan PPS” kata Bupati Asmat Elisa Kambu.
Elisa mengatakan, pemerintah setempat akan membentuk tim aspirasi pemekaran provinsi Papua Selatan yang diketuai Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo. Tim itu akan menghadiri pertemuan dengan utusan dari empat kabupaten lain di Merauke pada 27 November 2019.
“Pemkab Asmat akan utus tim ke Merauke untuk mengikuti pertemuan terkait aspirasi pemekaran Papua Selatan dengan Merauke, Boven, Mappi dan Pegubin,” ujarnya.
Orang nomor satu di Asmat itu menjelaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan provinsi Papua Selatan semata-mata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang pelayanan.
“Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo menyatakan kesiapannya menjadi ketua tim aspirasi pemekaran provinsi Papua Selatan dari Kabupaten Asmat.
Thomas mengatakan pemerintah setempat perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung terkait aspirasi itu, seperti persetujuan bupati atau pemerintah daerah untuk bergabung dengan wilayah pemekaran, surat persetujuan dari DPRD dan masyarakat adat.
“Selain dokumen terdahulu, kita juga perlu menyiapkan dokumen pendukung. Termasuk juga perlu kesepakatan bersama di Merauke terkait penentuan ibu kota provinsi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah lama didambakan oleh masyarakat di wilayah selatan Papua, yang mana mengharapkan pelayanan dan pembangunan bisa menjadi lebih optimal.
“Memang ada pro kontra, tapi aspirasi dari arus bawah cukup kencang untuk pemekaran. Apalagi sekarang sudah mendapat titik terang dari pusat,” ujarnya.
Dari tempat yang sama, Sekda Asmat Bartholomeus Bokoropces mengajak seluruh elemen masyarakat di kabupaten itu untuk komitmen mendukung pemekaran provinsi Papua Selatan.
“Karena kita semua sudah mendukung, maka kita harus tetap konsisten. Sebagai anak Asmat, anak-anak selatan, kita harus siap fight demi pemekaran PPS, ini kepentingan bersama,” kata Barthol. (*/adv)
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Asmat Elisa Kambu usai melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan daerah, lembaga masyarakat adat dan tokoh masyarakat di Agats, Selasa (19/11).
Rapat dalam rangka mendukung aspirasi pemekaran PPS itu dihadiri Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo, Sekda Bartholomeus Bokoropces, Wakil Ketua sementara DPRD Silvester Biakai bersama sejumlah anggota dewan, para kepala instansi daerah dan unsur TNI-Polri.
“Kita bergabung dengan Merauke, Mappi, Boven Digul dan Pegunungan Bintang untuk memberikan dukungan kepada pusat dalam memekarkan PPS” kata Bupati Asmat Elisa Kambu.
Elisa mengatakan, pemerintah setempat akan membentuk tim aspirasi pemekaran provinsi Papua Selatan yang diketuai Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo. Tim itu akan menghadiri pertemuan dengan utusan dari empat kabupaten lain di Merauke pada 27 November 2019.
“Pemkab Asmat akan utus tim ke Merauke untuk mengikuti pertemuan terkait aspirasi pemekaran Papua Selatan dengan Merauke, Boven, Mappi dan Pegubin,” ujarnya.
Orang nomor satu di Asmat itu menjelaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan provinsi Papua Selatan semata-mata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang pelayanan.
“Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo menyatakan kesiapannya menjadi ketua tim aspirasi pemekaran provinsi Papua Selatan dari Kabupaten Asmat.
Thomas mengatakan pemerintah setempat perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung terkait aspirasi itu, seperti persetujuan bupati atau pemerintah daerah untuk bergabung dengan wilayah pemekaran, surat persetujuan dari DPRD dan masyarakat adat.
“Selain dokumen terdahulu, kita juga perlu menyiapkan dokumen pendukung. Termasuk juga perlu kesepakatan bersama di Merauke terkait penentuan ibu kota provinsi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah lama didambakan oleh masyarakat di wilayah selatan Papua, yang mana mengharapkan pelayanan dan pembangunan bisa menjadi lebih optimal.
“Memang ada pro kontra, tapi aspirasi dari arus bawah cukup kencang untuk pemekaran. Apalagi sekarang sudah mendapat titik terang dari pusat,” ujarnya.
Dari tempat yang sama, Sekda Asmat Bartholomeus Bokoropces mengajak seluruh elemen masyarakat di kabupaten itu untuk komitmen mendukung pemekaran provinsi Papua Selatan.
“Karena kita semua sudah mendukung, maka kita harus tetap konsisten. Sebagai anak Asmat, anak-anak selatan, kita harus siap fight demi pemekaran PPS, ini kepentingan bersama,” kata Barthol. (*/adv)