Jayapura (ANTARA) - Pendataan bagi para pencari kerja di Papua guna mendapatkan kartu prakerja untuk pengangguran masih terkendala data kependudukan.
Sekda Papua Heri Dosinaen kepada ANTARA di Jayapura, Rabu, mengatakan, saat ini pendataan kependudukan masih dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua dan dari data tersebut baru bisa dipastikan berapa banyak penerima kartu pra kerja.
Ia mengatakan dari data kependudukan dapat diketahui berapa banyak jumlah penduduk termasuk yang produktif.
Selain itu dengan pendataan tersebut diharapkan dapat diketahui berapa jumlah orang asli Papua (OAP) mengingat hingga kini belum ada data tentang jumlah OAP.
Walaupun masih menunggu data kependudukan namun pada prinsipnya Papua siap melaksanakan program tersebut, kata Sekda Dosinaen.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Ribka Haluk secara terpisah mengaku, saat ini sudah menurunkan tim asistensi ke kabupaten dan kota untuk mendampingi dukcapil melakukan pendataan kependudukan.
Hal ini dilakukan karena ada satu variabel yang tidak terisi, termasuk e-ktp, apalagi saat ini pendataan mulai dilakukan saat kelahiran.
“Bayi yang baru lahir saat ini sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), sehingga dukcapil se Papua diharapkan dapat segera mendata dan mengisi kolom yang sebelumnya masih kosong,” kata Ribka.
Lebih lanjut dikatakannya akibat belum lengkapnya data kependudukan menyebabkan penyaluran berbagai bantuan sosial mengalami hambatan.
Dukcapil terus melakukan pendataan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat kembali dilakukan, kata Ribka Haluk.
Sekda Papua Heri Dosinaen kepada ANTARA di Jayapura, Rabu, mengatakan, saat ini pendataan kependudukan masih dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua dan dari data tersebut baru bisa dipastikan berapa banyak penerima kartu pra kerja.
Ia mengatakan dari data kependudukan dapat diketahui berapa banyak jumlah penduduk termasuk yang produktif.
Selain itu dengan pendataan tersebut diharapkan dapat diketahui berapa jumlah orang asli Papua (OAP) mengingat hingga kini belum ada data tentang jumlah OAP.
Walaupun masih menunggu data kependudukan namun pada prinsipnya Papua siap melaksanakan program tersebut, kata Sekda Dosinaen.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Ribka Haluk secara terpisah mengaku, saat ini sudah menurunkan tim asistensi ke kabupaten dan kota untuk mendampingi dukcapil melakukan pendataan kependudukan.
Hal ini dilakukan karena ada satu variabel yang tidak terisi, termasuk e-ktp, apalagi saat ini pendataan mulai dilakukan saat kelahiran.
“Bayi yang baru lahir saat ini sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), sehingga dukcapil se Papua diharapkan dapat segera mendata dan mengisi kolom yang sebelumnya masih kosong,” kata Ribka.
Lebih lanjut dikatakannya akibat belum lengkapnya data kependudukan menyebabkan penyaluran berbagai bantuan sosial mengalami hambatan.
Dukcapil terus melakukan pendataan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat kembali dilakukan, kata Ribka Haluk.