Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Papua Center Universitas Indonesia Bambang Shergi Lhaksmono menyebutkan Peringatan 1 Desember tidak lagi relevan sebagai peringatan Kemerdekaan Papua, namun masyarakat Papua harus merdeka dari kemiskinan dan ketidakadilan.
"Peringatan 1 Desember harus menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk membebaskan orang Papua dari keterbelakangan," kata Bambang, di Jakarta, Kamis.
Momentum 1 Desember yang selama ini dianggap sebagai peringatan hari kemerdekaan Papua (West Papua) oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok pro kemerdekaan Papua lainnya adalah agenda para elit (Papua Merdeka) yang terus berusaha memenuhi berbagai kepentingan.
Ia melihat bahwa semangat demo antiNKRI yang dilakukan gerakan Papua Merdeka, pada dasarnya dipicu oleh ketidakadilan ekonomi. Kekuasaan politik berujung kekuasaan ekonomi dan sebaliknya.
"Musuh dari Papua itu bukan pemerintah Indonesia. Melainkan kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karenanya, di tengah situasi seperti ini, bangsa Indonesia harus tetap konsentrasi penuh membangun Papua dalam semua sisi kehidupan warganya," ujar Bambang.
Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrianna Elisabeth menyatakan bahwa persoalan mendasar warga Papua bukanlah soal kemerdekaan, tetapi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang harus dicari akar solusinya.
"Persoalan-persoalan itu harus segera diselesaikan," katanya.
Adrianna pun mengakui bahwa kemerdekaan bukan agenda semua orang Papua. "Kalau lihat sejarahnya, kan ada yang pro Indonesia, atau bahkan pro Belanda. Seperti itu,".
Ia menegaskan bahwa urusan kemerdekaan atau referendum seperti yang selama ini diusung OPM atau kelompok tertentu, sudah tidak relevan lagi.
"Bagi saya soal referendum tidak perlu dibahas, karena sudah selesai dan sudah final (Papua bagian dari Indonesia)," katanya seraya menambahkan bahwa ada persoalan HAM yang harus segera direspons dan diselesaikan.
Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Jimmy Demianus Ijie menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua bukanlah kemerdekaan.
"Tantangan serius buat Papua sekarang ini adalah bersatu. Negara enggak usah pikirin itu (OPM, red). Bangun saja kesejahteraan warga Papua. Lama-lama kita bisa merebut generasi milenial yang belum terpapar ideologis itu," kata Jimmy.
Anggota Komisi V DPR itu menilai yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, bukan memisahkan diri dari NKRI.
Jimmy meyakini peringatan 1 Desember lambat laun akan memudar seiring gencarnya pembangunan di Papua. Untuk itu, ia meminta pemerintah serius dalam membangun Bumi Cenderawasih tersebut.
"Makanya menurut saya, pemerintah enggak usah reaktif menghadapi itu (1 Desember). Tetapi di lain sisi, pemerintah meningkatkan keseriusannya untuk memperbaiki Papua. Infrastruktur dibangun, pendidikan dibangun, kesehatan dibangun, beri lapangan kerja kepada anak-anak Papua, sekolah kan anak Papua ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, ke luar negeri, mereka pintar membangun negeri sendiri, itu makin lama keinginan untuk bicara 1 Desember itu makin pudar," ujarnya.
"Peringatan 1 Desember harus menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk membebaskan orang Papua dari keterbelakangan," kata Bambang, di Jakarta, Kamis.
Momentum 1 Desember yang selama ini dianggap sebagai peringatan hari kemerdekaan Papua (West Papua) oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok pro kemerdekaan Papua lainnya adalah agenda para elit (Papua Merdeka) yang terus berusaha memenuhi berbagai kepentingan.
Ia melihat bahwa semangat demo antiNKRI yang dilakukan gerakan Papua Merdeka, pada dasarnya dipicu oleh ketidakadilan ekonomi. Kekuasaan politik berujung kekuasaan ekonomi dan sebaliknya.
"Musuh dari Papua itu bukan pemerintah Indonesia. Melainkan kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karenanya, di tengah situasi seperti ini, bangsa Indonesia harus tetap konsentrasi penuh membangun Papua dalam semua sisi kehidupan warganya," ujar Bambang.
Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrianna Elisabeth menyatakan bahwa persoalan mendasar warga Papua bukanlah soal kemerdekaan, tetapi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang harus dicari akar solusinya.
"Persoalan-persoalan itu harus segera diselesaikan," katanya.
Adrianna pun mengakui bahwa kemerdekaan bukan agenda semua orang Papua. "Kalau lihat sejarahnya, kan ada yang pro Indonesia, atau bahkan pro Belanda. Seperti itu,".
Ia menegaskan bahwa urusan kemerdekaan atau referendum seperti yang selama ini diusung OPM atau kelompok tertentu, sudah tidak relevan lagi.
"Bagi saya soal referendum tidak perlu dibahas, karena sudah selesai dan sudah final (Papua bagian dari Indonesia)," katanya seraya menambahkan bahwa ada persoalan HAM yang harus segera direspons dan diselesaikan.
Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Jimmy Demianus Ijie menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua bukanlah kemerdekaan.
"Tantangan serius buat Papua sekarang ini adalah bersatu. Negara enggak usah pikirin itu (OPM, red). Bangun saja kesejahteraan warga Papua. Lama-lama kita bisa merebut generasi milenial yang belum terpapar ideologis itu," kata Jimmy.
Anggota Komisi V DPR itu menilai yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, bukan memisahkan diri dari NKRI.
Jimmy meyakini peringatan 1 Desember lambat laun akan memudar seiring gencarnya pembangunan di Papua. Untuk itu, ia meminta pemerintah serius dalam membangun Bumi Cenderawasih tersebut.
"Makanya menurut saya, pemerintah enggak usah reaktif menghadapi itu (1 Desember). Tetapi di lain sisi, pemerintah meningkatkan keseriusannya untuk memperbaiki Papua. Infrastruktur dibangun, pendidikan dibangun, kesehatan dibangun, beri lapangan kerja kepada anak-anak Papua, sekolah kan anak Papua ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, ke luar negeri, mereka pintar membangun negeri sendiri, itu makin lama keinginan untuk bicara 1 Desember itu makin pudar," ujarnya.