Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan Papua menyatakan kasus stunting yang menimpa 3.543 balita di Papua harus ditangani lintas sektor bersama pemerintah daerah di sembilan kabupaten dan kota di provinsi ini.
"Memang benar banyak balita yang masuk kategori stunting sehingga penanganannya harus dilakukan bersama-sama," kata Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua dr Ary Pongtiku di Jayapura, Kamis.
Untuk menurunkan kasus stunting, kata dia, Dinkes Papua lebih banyak melakukan sosialisasi lintas sektoral.
Menurut dia, Dinas Kesehatan Papua melalui tenaga medis yang dimiliki berupaya memberikan sosialisasi terutama terkait penanganan terhadap balita yang mengalami stunting.
Selain itu, pihaknya juga harus mengendalikan kasus ibu hamil yang terjangkit malaria karena dapat menjadi risiko misalnya terkena anemia yang juga berdampak bayi.
"Oleh karena itu, diharapkan ibu hamil terutama yang kurang mampu diberi bantuan makanan tambahan hingga bayinya lahir dan setelah lahir si bayi juga diberi bantuan hingga tumbuh dan berkembang dengan sehat," kata Ary Pongtiku.
Ketika ditanya sebaran kasus stunting di Papua, ia menjelaskan, kasus stunting di Papua tertinggi di Kota Jayapura yakni sebanyak 958 balita kemudian Kabupaten Jayapura tercatat 535 balita, Biak Numfor 436 balita, Keerom 434 balita, Kepulauan Yapen 418 balita, Sarmi 272 balita, Supiori 267, Waropen 141 balita, dan Kabupaten Mamberamo Raya 81 balita.
"Itu data selama triwulan ketiga 2024 karena triwulan keempat belum selesai direkam, menunggu laporan dari dinas kesehatan kabupaten dan kota ," ujar Ary Pongtiku.
