Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menghendaki peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada 22 kabupaten se-Bumi Cenderawasih dijadikan peringatan dini dalam penanganan krisis pangan serta gizi.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Ani Rumbiak di Jayapura, Kamis, mengatakan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat penting untuk memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program.
"Penyusunan ini baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebijakan dan program yang telah disusun dapat lebih memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi dampak kerawanan pangan yang lebih tinggi," katanya.
Menurut Ani, peta ketahanan dan kerawanan ini sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
"Kami menyakini FSVA akan menjadi salah satu instrumen 'early warning sistem' untuk mengelola krisis pengan dan gizi, di mana mengingat perannya yang sangat strategis, maka pada 2019, BPK bekerja sama dengan lintas sektor telah melakukan pembaharuan data peta secara nasional, provinsi dan kabupaten dengan cakupan wilayah analisis sampai kawasan kabupaten, kecamatan/distrik serta desa," ujarnya.
Dia menjelaskan informasi yang terkini dan komprehensif tentang ketahanan pangan sangat diperlukan sebagai alat untuk evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan serta program, baik di tingkat pusat dan daerah.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun serta mengembangkan sistem informasi pangan juga gizi yang terintegrasi," katanya lagi.
Dia menambahkan di mana selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan juga gizi.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Ani Rumbiak di Jayapura, Kamis, mengatakan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat penting untuk memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program.
"Penyusunan ini baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebijakan dan program yang telah disusun dapat lebih memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi dampak kerawanan pangan yang lebih tinggi," katanya.
Menurut Ani, peta ketahanan dan kerawanan ini sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
"Kami menyakini FSVA akan menjadi salah satu instrumen 'early warning sistem' untuk mengelola krisis pengan dan gizi, di mana mengingat perannya yang sangat strategis, maka pada 2019, BPK bekerja sama dengan lintas sektor telah melakukan pembaharuan data peta secara nasional, provinsi dan kabupaten dengan cakupan wilayah analisis sampai kawasan kabupaten, kecamatan/distrik serta desa," ujarnya.
Dia menjelaskan informasi yang terkini dan komprehensif tentang ketahanan pangan sangat diperlukan sebagai alat untuk evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan serta program, baik di tingkat pusat dan daerah.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun serta mengembangkan sistem informasi pangan juga gizi yang terintegrasi," katanya lagi.
Dia menambahkan di mana selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan juga gizi.