Biak (ANTARA) - Komandan Kodim 1708/Biak Numfor Letnan Kolonel Inf Ricardo Siregar menegaskan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kabupaten Supiori, Papua, wajib menjaga netralitas TNI dalam menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Papua pada 2020.
"Setiap prajurit TNI anggota Kodim 1708 harus menjaga netralitas selama tahapan Pilkada serentak berlangsung di Kabupaten Supiori," kata Letkol Ricardo menjawab Antara terkait pengamanan tahapan pilkada serentak Kabupaten Supiori, pada Kamis.
Ia mengakui, jika ada prajurit TNI yang ketahuan terbukti tidak menjaga netralitas di Pilkada serentak maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia pun mengklaim sejauh ini belum ada satupun prajurit TNI yang melanggar netralitas TNI dalam tahapan pilkada Supiori.
"Sesuai dengan tugas pokok aparat gabungan TNI-Polri bersinergi untuk menjaga Kamtibmas selama tahapan pilkada serentak Supiori dapat berjalan dengan lancar, aman dan demokratis sehingga melahirkan sosok kepala daerah yang akan memimpin kabupaten Supiori lima tahun ke depan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan para lembaga penyelenggara pilkada serentak yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersikap netral dalam Pilkada.
Menyinggung stabilitas keamanan di Kabupaten Supiori yang juga wilayah teritorial Kodim 1708/BN, menurut Dandim Letkol Ricardo, hingga saat ini wilayah Supiori masih sangat kondusif meski tahapan pilkada sudah mulai berlangsung.
Berdasarkan data tahapan pilkada serentak Kabupaten Supiori telah berlangsung persiapan pencalonan pasangan Bupati dan wakil Bupati di tingkat partai politik peserta pemilu yang mempunyai keterwakilan kursi DPRD hasil pemilu serentak 2019 dan persiapan dokumen dukungan e-KTP bagi calon perseorangan Pilkada serentak 2020.
"Setiap prajurit TNI anggota Kodim 1708 harus menjaga netralitas selama tahapan Pilkada serentak berlangsung di Kabupaten Supiori," kata Letkol Ricardo menjawab Antara terkait pengamanan tahapan pilkada serentak Kabupaten Supiori, pada Kamis.
Ia mengakui, jika ada prajurit TNI yang ketahuan terbukti tidak menjaga netralitas di Pilkada serentak maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia pun mengklaim sejauh ini belum ada satupun prajurit TNI yang melanggar netralitas TNI dalam tahapan pilkada Supiori.
"Sesuai dengan tugas pokok aparat gabungan TNI-Polri bersinergi untuk menjaga Kamtibmas selama tahapan pilkada serentak Supiori dapat berjalan dengan lancar, aman dan demokratis sehingga melahirkan sosok kepala daerah yang akan memimpin kabupaten Supiori lima tahun ke depan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan para lembaga penyelenggara pilkada serentak yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersikap netral dalam Pilkada.
Menyinggung stabilitas keamanan di Kabupaten Supiori yang juga wilayah teritorial Kodim 1708/BN, menurut Dandim Letkol Ricardo, hingga saat ini wilayah Supiori masih sangat kondusif meski tahapan pilkada sudah mulai berlangsung.
Berdasarkan data tahapan pilkada serentak Kabupaten Supiori telah berlangsung persiapan pencalonan pasangan Bupati dan wakil Bupati di tingkat partai politik peserta pemilu yang mempunyai keterwakilan kursi DPRD hasil pemilu serentak 2019 dan persiapan dokumen dukungan e-KTP bagi calon perseorangan Pilkada serentak 2020.