Jayapura (ANTARA) - Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki menilai diskusi panel yang digelar di aula Rasta Samara dengan menghadirkan sejumlah pemateri sangat penting dalam pembekalan laporan keuangan di lingkup Polda.
"Iya, penting untuk digelar karena diskusi itu memberikan masukan dalam laporan keuangan satker jajaran Polda Papua TA 2019," katanya di Jayapura, Rabu.
Kegiatan diskusi itu, kata dia, bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para kasatker dan para bendahara serta Operator Saiba dan Simak BMN dalam rangka penyusunan laporan Keuangan TA 2019 agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan Polri TA 2019.
"Disamping itu, ini merupakan wujud sinergitas dan kerja sama yang baik antar Polda Papua dengan instansi eksternal pengemban fungsi keuangan dan aset kekayaan atau barang milik negara serta pemeriksa dan pengawas bidang keuangan," katanya.
Apalagi, kata dia, tema yang diangkat adalah Sinergitas Fungsi Keuangan Dan Logistik Pertahankan Opini WTP Guna Terwujudnya Polri Yang Promoter.
"Tema ini cukup baik, menunjukkan suatu semangat bersinergi antar fungsi keuangan dan logistik dalam upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (VVTP) atas penilaian laporan pertanggungjawaban Keuangan Ta. 2019. Karena dalam penyusunan laporan keuangan harus terjadi singkronisasi antara data pada aplikasi Saiba dengan Simak BMN," katanya.
Materi-materi dalam diskusi panel ini, kata mantan Kapolres Puncak Jaya itu, sangat penting, oleh karena itu perlu dipahami dan disimak baik-baik untuk selanjutnya dipedomani terutama oleh para Kasatker dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangan.
"Dengan diadakannya diskusi ini diharapkan akan terwujud komunikasi dan koordinasi serta bersinergi dalam pelaksanaan tugas di lapangan sebagaimana kita maklumi bahwa keberadaan dan peranan fungsi keuangan pada institusi Kepolisian sangat strategis, karena merupakan salah satu indikator penting terhadap penilaian kinerja Kepolisian secara keseluruhan," katanya.
Prestasi Polri bidang keuangan, kata dia, secara nasional cukup membanggakan, dimana Polri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah memperoleh penilaian opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dan memperoleh pin emas atas laporan keuangan enam tahun berturut-turut.
"Di Polda Papua sendiri pada TA 2018 penyerapan anggaran mengalami peningakatan yaitu mencapai 99,99 persen meningkat 8,41persem dibanding penyerapan anggaran TA 2017 sebesar 91,58 persen. Sedangkan penyerapan anggran per 31 Desember 2019 mencapai 100,45 persen meningkat 4,60 persen dibandingkan TA 2018," katanya.
Demikian juga, kata dia, kinerja bidang keuangan Satker Polda Papua mengalami peningkatan, dimana melalui penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) oleh Kanwil DJPB dan KPPN setempat pada tahun 2018 terdapat empat satker yang memperoleh predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan diatas Rp 25 dan Rp 50 milyar. Sedangkan pada semester I tahun 2019 yang memperoleh penghargaan sebanyak 7 satker, yaitu: Polres Nabire, Merauke, Jayapura, Jayapura Kota, Biak Numfor, Paniai, dan Waropen.
"Namun demikian, tentunya kami juga menyadari masih adanya kelemahan dan kekurangan kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan pada masing-masing satker. Karena ternyata masih adanya temuan-temuan hasil wasrik rutin Itwasda maupun Itwasum Polri pada bidang majamen anggaran/keuangan," katanya.
Dalam diskusi panel itu menghadir Kepala BPK perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, Kepala Kanwil Ditjen kekayaan Negara Provinsi Papua, Kepala Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Papua dan pejabat utama Polda Papua.
"Iya, penting untuk digelar karena diskusi itu memberikan masukan dalam laporan keuangan satker jajaran Polda Papua TA 2019," katanya di Jayapura, Rabu.
Kegiatan diskusi itu, kata dia, bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para kasatker dan para bendahara serta Operator Saiba dan Simak BMN dalam rangka penyusunan laporan Keuangan TA 2019 agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan Polri TA 2019.
"Disamping itu, ini merupakan wujud sinergitas dan kerja sama yang baik antar Polda Papua dengan instansi eksternal pengemban fungsi keuangan dan aset kekayaan atau barang milik negara serta pemeriksa dan pengawas bidang keuangan," katanya.
Apalagi, kata dia, tema yang diangkat adalah Sinergitas Fungsi Keuangan Dan Logistik Pertahankan Opini WTP Guna Terwujudnya Polri Yang Promoter.
"Tema ini cukup baik, menunjukkan suatu semangat bersinergi antar fungsi keuangan dan logistik dalam upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (VVTP) atas penilaian laporan pertanggungjawaban Keuangan Ta. 2019. Karena dalam penyusunan laporan keuangan harus terjadi singkronisasi antara data pada aplikasi Saiba dengan Simak BMN," katanya.
Materi-materi dalam diskusi panel ini, kata mantan Kapolres Puncak Jaya itu, sangat penting, oleh karena itu perlu dipahami dan disimak baik-baik untuk selanjutnya dipedomani terutama oleh para Kasatker dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangan.
"Dengan diadakannya diskusi ini diharapkan akan terwujud komunikasi dan koordinasi serta bersinergi dalam pelaksanaan tugas di lapangan sebagaimana kita maklumi bahwa keberadaan dan peranan fungsi keuangan pada institusi Kepolisian sangat strategis, karena merupakan salah satu indikator penting terhadap penilaian kinerja Kepolisian secara keseluruhan," katanya.
Prestasi Polri bidang keuangan, kata dia, secara nasional cukup membanggakan, dimana Polri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah memperoleh penilaian opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dan memperoleh pin emas atas laporan keuangan enam tahun berturut-turut.
"Di Polda Papua sendiri pada TA 2018 penyerapan anggaran mengalami peningakatan yaitu mencapai 99,99 persen meningkat 8,41persem dibanding penyerapan anggaran TA 2017 sebesar 91,58 persen. Sedangkan penyerapan anggran per 31 Desember 2019 mencapai 100,45 persen meningkat 4,60 persen dibandingkan TA 2018," katanya.
Demikian juga, kata dia, kinerja bidang keuangan Satker Polda Papua mengalami peningkatan, dimana melalui penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) oleh Kanwil DJPB dan KPPN setempat pada tahun 2018 terdapat empat satker yang memperoleh predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan diatas Rp 25 dan Rp 50 milyar. Sedangkan pada semester I tahun 2019 yang memperoleh penghargaan sebanyak 7 satker, yaitu: Polres Nabire, Merauke, Jayapura, Jayapura Kota, Biak Numfor, Paniai, dan Waropen.
"Namun demikian, tentunya kami juga menyadari masih adanya kelemahan dan kekurangan kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan pada masing-masing satker. Karena ternyata masih adanya temuan-temuan hasil wasrik rutin Itwasda maupun Itwasum Polri pada bidang majamen anggaran/keuangan," katanya.
Dalam diskusi panel itu menghadir Kepala BPK perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, Kepala Kanwil Ditjen kekayaan Negara Provinsi Papua, Kepala Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Papua dan pejabat utama Polda Papua.