Jayapura (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua, menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam mengangkat dan merekrut tenaga guru honor menjadi aparat sipil negara (ASN) melalui tes P3K atau program pegawai kontrak non ASN.
"Dengan mengikuti tes ASN dan program pegawai kontrak non ASN akan memberikan peluang kepada tenaga guru honor yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai guru honor," kata Ketua PGRI Papua, Nomensen Mambraku di Jayapura, Rabu.
Menurut dia melalui program itu guru honorer di angkat menjadi ASN baik di sekolah maupun di dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten/kota di Papua.Persoalan tenaga guru sangat lah menjadi polemik bagi PGRI pusat setiap tahun-nya.
Untuk itu, kata dia, apa bila ada upaya pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga guru honor malah lebih efektif bahkan akan membantu pemerintah daerah khusus di Papua dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari wilayah kota sampai pedesaan di wilayah paling timur ini.
"Melalui program ini akan memberikan peluang kepada para tenaga guru honorer atau k2 bisa diangkat menjadi ASN dan kembali mengabdi pada sekolah dimana ia mengabdi," ujarnya.
Nomensen berharap ada dukungan pemerintah daerah di tiap kota/kabupaten dengan memberikan data akurat dan lengkap terkait tenaga honorer kepada pemerintah pusat, badan kepegawaian kabupaten/kota serta provinsi agar bisa mempercepat proses pengangkatan.
Ia menambahkan, jumlah guru non ASN alias honorer hingga kini mencapai empat ribuan lebih yang belum di angkat menjadi ASN. Empat ribuan tenaga honorer it paling lama bekerja selama 10-15 tahun.
"Empat ribuan lebih tenaga honorer itu mengabdi disemua jenjang pendidikan baik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA/SMK yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Papua.
"Dengan mengikuti tes ASN dan program pegawai kontrak non ASN akan memberikan peluang kepada tenaga guru honor yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai guru honor," kata Ketua PGRI Papua, Nomensen Mambraku di Jayapura, Rabu.
Menurut dia melalui program itu guru honorer di angkat menjadi ASN baik di sekolah maupun di dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten/kota di Papua.Persoalan tenaga guru sangat lah menjadi polemik bagi PGRI pusat setiap tahun-nya.
Untuk itu, kata dia, apa bila ada upaya pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga guru honor malah lebih efektif bahkan akan membantu pemerintah daerah khusus di Papua dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari wilayah kota sampai pedesaan di wilayah paling timur ini.
"Melalui program ini akan memberikan peluang kepada para tenaga guru honorer atau k2 bisa diangkat menjadi ASN dan kembali mengabdi pada sekolah dimana ia mengabdi," ujarnya.
Nomensen berharap ada dukungan pemerintah daerah di tiap kota/kabupaten dengan memberikan data akurat dan lengkap terkait tenaga honorer kepada pemerintah pusat, badan kepegawaian kabupaten/kota serta provinsi agar bisa mempercepat proses pengangkatan.
Ia menambahkan, jumlah guru non ASN alias honorer hingga kini mencapai empat ribuan lebih yang belum di angkat menjadi ASN. Empat ribuan tenaga honorer it paling lama bekerja selama 10-15 tahun.
"Empat ribuan lebih tenaga honorer itu mengabdi disemua jenjang pendidikan baik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA/SMK yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Papua.