Surabaya (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menilai dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2020 merupakan salah satu langkah yang terbaik untuk penanganan wabah COVID-19 di wilayah setempat.
"Saya meminta Pemprov Jatim merealokasi anggaran sejumlah sektor dan memanfaatkan anggaran Silpa untuk penanganan COVID-19," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu pagi.
Menurut dia, langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan.
"Kemarin kan ada anggaran Rp100 miliar dari DPRD Jatim dan Rp260 miliar dari OPD Pemprov sehingga total Rp360 miliar. Saya rasa tidak cukup dan masih kurang untuk provinsi sebesar Jatim," ucapnya.
Dia menegaskan, sisa anggaran-anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan lebih kepada program penanganan penyebaran COVID-19 atau program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sekretaris PDI Perjuangan Jatim itu menjelaskan, di antara dana yang bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan khusus penanganan COVID-19 adalah pembelian alat pelindung diri (APD) tenaga medis.
"Kemudian juga bantuan langsung yang dirasakan masyarakat, seperti pemberian sembako dan sebagainya," kata ketua FPDIP DPRD Jatim tersebut.
Sri Untari juga menyarankan Pemprov Jatim melalui Dinas Kominfo membuat website lebih lengkap dan terpadu dengan isinya, ditambahkan hal-hal kebijakan terkait COVID-19.
"Semisal bidang ekonomi, yakni bagaimana menjelaskan program untuk mengatasi nasib pekerja rumahan/pekerja alih daya/harian. Apakah ada bantuan subsidi sembako murah seperti program Pak Jokowi," katanya.
Selain itu, di bidang pendidikan dijelaskan sekolah libur sampai kapan dan petunjuk bagi guru agar bisa mengajar daring atau pakai cara lain, petunjuk bagi orang tua serta bagi siswa.
"Juga, bagaimana pelaksanaan PPDB bagi sekolah swasta dan lainnya. Ini harus disampaikan detil agar yang di rumah mendapat informasi resmi, bukan dari media sosial," tuturnya.
"Saya meminta Pemprov Jatim merealokasi anggaran sejumlah sektor dan memanfaatkan anggaran Silpa untuk penanganan COVID-19," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu pagi.
Menurut dia, langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan.
"Kemarin kan ada anggaran Rp100 miliar dari DPRD Jatim dan Rp260 miliar dari OPD Pemprov sehingga total Rp360 miliar. Saya rasa tidak cukup dan masih kurang untuk provinsi sebesar Jatim," ucapnya.
Dia menegaskan, sisa anggaran-anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan lebih kepada program penanganan penyebaran COVID-19 atau program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sekretaris PDI Perjuangan Jatim itu menjelaskan, di antara dana yang bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan khusus penanganan COVID-19 adalah pembelian alat pelindung diri (APD) tenaga medis.
"Kemudian juga bantuan langsung yang dirasakan masyarakat, seperti pemberian sembako dan sebagainya," kata ketua FPDIP DPRD Jatim tersebut.
Sri Untari juga menyarankan Pemprov Jatim melalui Dinas Kominfo membuat website lebih lengkap dan terpadu dengan isinya, ditambahkan hal-hal kebijakan terkait COVID-19.
"Semisal bidang ekonomi, yakni bagaimana menjelaskan program untuk mengatasi nasib pekerja rumahan/pekerja alih daya/harian. Apakah ada bantuan subsidi sembako murah seperti program Pak Jokowi," katanya.
Selain itu, di bidang pendidikan dijelaskan sekolah libur sampai kapan dan petunjuk bagi guru agar bisa mengajar daring atau pakai cara lain, petunjuk bagi orang tua serta bagi siswa.
"Juga, bagaimana pelaksanaan PPDB bagi sekolah swasta dan lainnya. Ini harus disampaikan detil agar yang di rumah mendapat informasi resmi, bukan dari media sosial," tuturnya.