Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengingatkan pemerintah berbagai kementerian terkait diharapkan dapat betul-betul membenahi kinerja industri gula domestik agar ke depannya tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap impor serta lebih efektif dalam menstabilkan harga komoditas tersebut.
"Sudah saatnya pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian, bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, aspek lahan perkebunan tebu dan petani tebu harus diperhatikan dengan serius.
Baca juga: Persediaan gula pasir, dan telur ayam di Jayapura menipis
Tidak hanya itu, ujar dia, berbagai pabrik gula dan teknologi pembuatan gula juga patut untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
"Menteri Perdagangan memastikan membeli semua stok gula atau produk dalam negeri berapapun harganya. Bila perlu, pemerintah mensubsidi sambil memperbaiki kinerjanya sehingga bisa menekan harga di masa depan sampai bahkan kita bisa bersaing dengan negara lain dan menjadi negara pengekspor bukan pengimpor lagi," jelas Slamet.
Ia berpendapat bahwa kebiasaan memudahkan impor di saat stok tidak tersedia dan kurang memaksimalkan pemberdayaan pertanian dan produsen dalam negeri, akan terasa akibatnya ketika impor tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memetakan kebutuhan gula di berbagai daerah secara terperinci dan tepat sebagai upaya mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut di tengah-tengah COVID-19.
Baca juga: Harga gula pasir di Kota Jayapura naik capai Rp17 ribu per kilogram
"Kemendag untuk segera melakukan pemetaan-pemetaan dari setiap kebutuhan daerah yang berbeda-beda," kata Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung.
Menurut dia, hal tersebut sangat esensial dilaksanakan dalam rangka mengatasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok dan kelangkaan barang di tengah pandemi.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat betul-betul proaktif dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pendistribusian produk gula nasional.
"Jangan sampai masyarakat itu menjadi sulit karena mendapatkan harga yang sangat mahal," katanya.
Ia mengingatkan di berbagai daerah yang dipantau dirinya telah ditemukan adanya harga eceran tertinggi gula yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (2/4) meninjau gudang raw sugar milik PT Permata Dunia Sukses Utama di Cilegon, Banten, guna memastikan stok gula konsumsi untuk masyarakat tercukupi hingga Idul Fitri.
Kunjungan Mentan merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar para menteri memantau ketersediaan 11 komoditas pangan hingga ke lapangan.
Kementerian Pertanian juga bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian segera menggelontorkan 250.000 ton gula pasir konsumsi ke pasar guna menekan dan menstabilkan harga komoditas tersebut yang masih tinggi.
"Sudah saatnya pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian, bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, aspek lahan perkebunan tebu dan petani tebu harus diperhatikan dengan serius.
Baca juga: Persediaan gula pasir, dan telur ayam di Jayapura menipis
Tidak hanya itu, ujar dia, berbagai pabrik gula dan teknologi pembuatan gula juga patut untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
"Menteri Perdagangan memastikan membeli semua stok gula atau produk dalam negeri berapapun harganya. Bila perlu, pemerintah mensubsidi sambil memperbaiki kinerjanya sehingga bisa menekan harga di masa depan sampai bahkan kita bisa bersaing dengan negara lain dan menjadi negara pengekspor bukan pengimpor lagi," jelas Slamet.
Ia berpendapat bahwa kebiasaan memudahkan impor di saat stok tidak tersedia dan kurang memaksimalkan pemberdayaan pertanian dan produsen dalam negeri, akan terasa akibatnya ketika impor tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memetakan kebutuhan gula di berbagai daerah secara terperinci dan tepat sebagai upaya mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut di tengah-tengah COVID-19.
Baca juga: Harga gula pasir di Kota Jayapura naik capai Rp17 ribu per kilogram
"Kemendag untuk segera melakukan pemetaan-pemetaan dari setiap kebutuhan daerah yang berbeda-beda," kata Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung.
Menurut dia, hal tersebut sangat esensial dilaksanakan dalam rangka mengatasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok dan kelangkaan barang di tengah pandemi.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat betul-betul proaktif dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pendistribusian produk gula nasional.
"Jangan sampai masyarakat itu menjadi sulit karena mendapatkan harga yang sangat mahal," katanya.
Ia mengingatkan di berbagai daerah yang dipantau dirinya telah ditemukan adanya harga eceran tertinggi gula yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (2/4) meninjau gudang raw sugar milik PT Permata Dunia Sukses Utama di Cilegon, Banten, guna memastikan stok gula konsumsi untuk masyarakat tercukupi hingga Idul Fitri.
Kunjungan Mentan merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar para menteri memantau ketersediaan 11 komoditas pangan hingga ke lapangan.
Kementerian Pertanian juga bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian segera menggelontorkan 250.000 ton gula pasir konsumsi ke pasar guna menekan dan menstabilkan harga komoditas tersebut yang masih tinggi.