Surabaya (ANTARA) - Ratusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya, Jawa Timur, diusulkan mendapat subsidi dari pemerintah setempat berupa gratis pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di tengah pandemi COVID-19.
Sekretaris Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya Akramawita Kadir di Surabaya, Jumat, mengatakan ada sekitar 527 SD dan 307 SMP swasta di Surabaya yang perlu dicermati sekolah mana saja yang berhak mendapatkan subsidi.
"Nanti kita data sekolah mana yang memang perlu disubsidi. Intinya diharapkan sifatnya subsidi dari pemkot ke sekolah swasta di masa pandemi COVID-19 ini," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, anggaran bisa melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) atau melalui anggaran lain yang nantinya bisa dianggarkan DPRD Surabaya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2020.
Dengan demikian, lanjut dia, sekolah swasta nantinya tidak dirugikan dan beban kebutuhan warga yang putranya sekolah di swasta ini minimal dapat terbantu dalam situasi perekonomian yang sedang terpuruk akibat COVID-19 ini.
Politikus Partai Golkar ini mengaku banyak sekolah swasta di Surabaya yang mandiri dalam membiayai sekolahnya, namun juga banyak sekolah swasta yang kondisinya pas-pasan atau bahkan tidak bisa membiayai kebutuhan sekolah.
Tentunya, lanjut dia, hal ini jangan sampai menambah permasalahan baru jika nantinya SPP siswa mereka dikurangi, tetapi ada subsidi dari Pemkot Surabaya ke sekolah swasta beberapa bulan di masa COVID-19 ini.
"Paling tidak memberikan subsidi minimal tiga bulan ke sekolah swasta," ujarnya.
Adapun besaran subsidi SPP yang diusulkan untuk sekolah swasta, kata Akramawita, berupa digratiskannya SPP atau setidaknya dapat potongan atau diskon 50 persen.
Menurutnya, SPP gratis atau diskon layak dilakukan karena aktifitas belajar mengajar di sekolah sudah tidak ada, namun diganti dengan belajar di rumah, sehingga biaya operasional sekolah sekarang sudah terpangkas.
"Dengan kebijakan itu anggaran keluarga untuk membayar sekolah bisa dialihkan untuk membeli sembako, sehingga mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi D akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Surabaya untuk menghitung lagi anggaran BOS dan Bopda di Surabaya.
"Kita ingin mengetahui berapa anggaran Bopda dan BOS di Surabaya untuk sekolah swasta di Surabaya, jika nantinya SPP digratiskan atau didiskon 50 persen," katanya.
Sekretaris Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya Akramawita Kadir di Surabaya, Jumat, mengatakan ada sekitar 527 SD dan 307 SMP swasta di Surabaya yang perlu dicermati sekolah mana saja yang berhak mendapatkan subsidi.
"Nanti kita data sekolah mana yang memang perlu disubsidi. Intinya diharapkan sifatnya subsidi dari pemkot ke sekolah swasta di masa pandemi COVID-19 ini," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, anggaran bisa melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) atau melalui anggaran lain yang nantinya bisa dianggarkan DPRD Surabaya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2020.
Dengan demikian, lanjut dia, sekolah swasta nantinya tidak dirugikan dan beban kebutuhan warga yang putranya sekolah di swasta ini minimal dapat terbantu dalam situasi perekonomian yang sedang terpuruk akibat COVID-19 ini.
Politikus Partai Golkar ini mengaku banyak sekolah swasta di Surabaya yang mandiri dalam membiayai sekolahnya, namun juga banyak sekolah swasta yang kondisinya pas-pasan atau bahkan tidak bisa membiayai kebutuhan sekolah.
Tentunya, lanjut dia, hal ini jangan sampai menambah permasalahan baru jika nantinya SPP siswa mereka dikurangi, tetapi ada subsidi dari Pemkot Surabaya ke sekolah swasta beberapa bulan di masa COVID-19 ini.
"Paling tidak memberikan subsidi minimal tiga bulan ke sekolah swasta," ujarnya.
Adapun besaran subsidi SPP yang diusulkan untuk sekolah swasta, kata Akramawita, berupa digratiskannya SPP atau setidaknya dapat potongan atau diskon 50 persen.
Menurutnya, SPP gratis atau diskon layak dilakukan karena aktifitas belajar mengajar di sekolah sudah tidak ada, namun diganti dengan belajar di rumah, sehingga biaya operasional sekolah sekarang sudah terpangkas.
"Dengan kebijakan itu anggaran keluarga untuk membayar sekolah bisa dialihkan untuk membeli sembako, sehingga mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi D akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Surabaya untuk menghitung lagi anggaran BOS dan Bopda di Surabaya.
"Kita ingin mengetahui berapa anggaran Bopda dan BOS di Surabaya untuk sekolah swasta di Surabaya, jika nantinya SPP digratiskan atau didiskon 50 persen," katanya.