Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada seluruh masyarakat penerima yang telah ditentukan Dinas Sosial Sulsel atas instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Menindaklanjuti instruksi Kementerian Sosial dan berdasarkan data penerima dari Dinas Sosial Sulsel, Kepala Regional 10 Sulawesi dan Maluku PT Pos Indonesia, Ronald Siahaan, melaporkan kepada Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, pembagian BLT tersebut sudah dimulai, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia.
"Sebenarnya mulai 6 Mei 2020 tapi baru di Kota Pangkep, Kecamatan Minasatene, 1.705 paket. Nanti mulai ramai itu di hari Jumat," kata Ronald Siahaan dalam keterangannya di Makassar, Kamis.
Untuk waktu pembagian, kata Ronald Siahaan, sudah ditentukan. Untuk wilayah perkotaan dipatok tujuh hari sudah selesai. Sementara untuk wilayah yang dianggap susah untuk diakses, diberikan kelonggaran hingga 21 hari.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata dia, PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat, paket dan layanan jasa keuangan, tentunya akan menjalankan apa yang menjadi amanah Kementerian Sosial dan Pemprov Sulsel khususnya.
"Untuk penyaluran bantuan sosial tunai inikan merupakan amanah dari Kementerian Sosial kepada PT Pos Indonesia. Tentunya di dalam penyaluran ini sesuai dengan fungsi dan peranan PT Pos ya," ujarnya.
Untuk metode penyaluran pun, PT Pos Indonesia membagi menjadi tiga metode. Pertama, mendatangi langsung penerima bantuan, kedua memanggil penerima di kantor pos terdekat, ketiga disalurkan melalui komunitas.
"Ada tiga metode yang kita terapkan. Yang pertama, diantara langsung kepada si penerima. Yang kedua, datang ke kantor pos, kita panggil setiap jam, kita atur supaya tidak terlalu padat. Yang ketiga, melalui komunitas. Komunitas ini pun tetap mengacu kepada protokoler," jelasnya.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin, mengaku, kerjasama dan koordinasi yang baik diyakininya akan meringankan pekerjaan masing-masing.
Ia sangat bersyukur dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia yang menggerakkan 90 persen karyawannya untuk menyalurkan bantuan di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Saya terus terang sangat bersyukur, inilah yang kita sebutkan kolaborasi. Jadi Sulsel ini merasa terbantu sekali dengan donasi berbagai pihak dari organisasi kemasyarakatan, dari BUMD, BUMN," tuturnya.
Bantuan ini dianggapnya sangat membantu APBD Pemprov Sulsel, karena sejauh ini APBD yang disiapkan sebesar Rp500 miliar baru terpakai di bawah Rp100 miliar.
"Jujur kita sangat terbantu APBD kita di saat sulit seperti ini. APBD bisa kita hemat karena ada donasi dari berbagai pihak," tutupnya.***3***
Menindaklanjuti instruksi Kementerian Sosial dan berdasarkan data penerima dari Dinas Sosial Sulsel, Kepala Regional 10 Sulawesi dan Maluku PT Pos Indonesia, Ronald Siahaan, melaporkan kepada Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, pembagian BLT tersebut sudah dimulai, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia.
"Sebenarnya mulai 6 Mei 2020 tapi baru di Kota Pangkep, Kecamatan Minasatene, 1.705 paket. Nanti mulai ramai itu di hari Jumat," kata Ronald Siahaan dalam keterangannya di Makassar, Kamis.
Untuk waktu pembagian, kata Ronald Siahaan, sudah ditentukan. Untuk wilayah perkotaan dipatok tujuh hari sudah selesai. Sementara untuk wilayah yang dianggap susah untuk diakses, diberikan kelonggaran hingga 21 hari.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata dia, PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat, paket dan layanan jasa keuangan, tentunya akan menjalankan apa yang menjadi amanah Kementerian Sosial dan Pemprov Sulsel khususnya.
"Untuk penyaluran bantuan sosial tunai inikan merupakan amanah dari Kementerian Sosial kepada PT Pos Indonesia. Tentunya di dalam penyaluran ini sesuai dengan fungsi dan peranan PT Pos ya," ujarnya.
Untuk metode penyaluran pun, PT Pos Indonesia membagi menjadi tiga metode. Pertama, mendatangi langsung penerima bantuan, kedua memanggil penerima di kantor pos terdekat, ketiga disalurkan melalui komunitas.
"Ada tiga metode yang kita terapkan. Yang pertama, diantara langsung kepada si penerima. Yang kedua, datang ke kantor pos, kita panggil setiap jam, kita atur supaya tidak terlalu padat. Yang ketiga, melalui komunitas. Komunitas ini pun tetap mengacu kepada protokoler," jelasnya.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin, mengaku, kerjasama dan koordinasi yang baik diyakininya akan meringankan pekerjaan masing-masing.
Ia sangat bersyukur dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia yang menggerakkan 90 persen karyawannya untuk menyalurkan bantuan di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Saya terus terang sangat bersyukur, inilah yang kita sebutkan kolaborasi. Jadi Sulsel ini merasa terbantu sekali dengan donasi berbagai pihak dari organisasi kemasyarakatan, dari BUMD, BUMN," tuturnya.
Bantuan ini dianggapnya sangat membantu APBD Pemprov Sulsel, karena sejauh ini APBD yang disiapkan sebesar Rp500 miliar baru terpakai di bawah Rp100 miliar.
"Jujur kita sangat terbantu APBD kita di saat sulit seperti ini. APBD bisa kita hemat karena ada donasi dari berbagai pihak," tutupnya.***3***